PBB dan Uni Eropa Tanyakan Transparansi Bantuan

Jakarta - PBB dan Uni Eropa sangat memperhatikan masalah transparansi dan koordinasi bantuan Aceh dan Sumut. Hal itu terungkap, saat Sekjen PBB dan Komisioner Uni Eropa bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masalah koordinasi dan tranparansi serta keamanan penerimaan dan penyaluran bantuan kemanusiaan baik dalam bentuk uang dan barang kepada korban bencana tsunami menjadi perhatian serius dari PBB dan Uni Eropa. Hal itu tercermin dari hasil pertemuan Presiden SBY dengan Sekjen PBB Kofi Annan dan Komisioner Uni Eropa Jean Claude Juncker.Dalam pertemuan yang berlangsung secara terpisah ini, kedua pemimpin organisasi mengajukan pertanyaan yang sama kepada SBY. Baik Annan dan Juncker kepada SBY menanyakan tentang koordinasi penyaluran bantuan baik yang sudah ada maupun yang akan datang kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. "Seperti diketahui banyak sekali bantuan kemanusiaan berupa barang dan uang yang membanjiri Indonesia, terlebih dengan adanya KTT ini," kata Jubir Presiden Dino Patti Djalal kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/1/2005). Menurut Dino, kepada kedua pemimpin organisasi itu, Presiden SBY menegaskan pemerintah Indonesia akan menetapkan mekanisme koordinasi yang menitik beratkan pada unsur transparansi dan akuntabilitas. Ada tiga level koordinasi yang akan dilaksanakan, pertama koordinasi tingkat nasional, antara pemerintah dengan LSM-LSM dan civil society lainya. Untuk mengawasi penyerahan bantuan yang tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Level kedua koordinasi bilateral antara pemerintah RI dengan negara-negara donor yang bersangkutan. Ketiga koordinasi internasional yang melibatkan peran serta PBB secara aktif. "Sekjen PBB secara khusus juga telah menunjuk wakilnya untuk mengkoordinasi bantuan lembaga dan negara donor," kata Dino.Dino mengatakan, Annan juga menanyakan masalah keamanan penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut kepada para korban yang berada di daerah yang masih terisolir. "Pertanyaan itu diajukan berkaitan dengan status Aceh yang masih darurat sipil. Presiden menjawab sejak terjadinya bencana tsunami. Operasi keamanan di NAD ditujukan untuk misi kemanusiaan," kata Dino. "Tidak ada tindakan offensif dan apabila ada serangan untuk sementara TNI mengambil langkah defensif dulu," kata Dino. (mar/)