Mundur dari Gerindra, Ahok Melawan Sistem Feodal dan Otoriter

Jakarta -

Keputusan Ketua DPP Partai Gerindra Basuki T Purnama (Ahok) untuk mundur dari partainya dinilai sebagai tamparan besar untuk Partai Gerindra. Sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta ini bisa memperburuk citra Gerindra.

"Ini tamparan besar bukan cuma buat Gerindra atau Koalisi Merah Putih, tapi untuk sistem kepertaian di Indonesia. Ini perlawanan dari orang yang jadi wakil rakyat dan perlawanan terhadap sistem partai yang masih bersifat otoriter, feodal, tertutup, dan elitis," kata pengamat politik Yunarto Wijaya ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (10/9/2014).

Mundurnya Ahok bisa membawa pengaruh buruk bagi citra Partai Gerindra. Sebelumnya, Gerindra selalu membanggakan Ahok sebagai wakil gubernur dan dengan yakin mewakafkan Ahok untuk DKI Jakarta.

Ahok memperlihatkan bahwa suara partai politik masih hanya berupa suara Ketum dan elit-elitnya saja. Kader-kader terbaik seperti Ahok yang kerap membuat gebrakan, justru tidak dianggap.

"Kader terbaik seperti Ahok jadi merasa teralienasi dengan sistem partai," ujar Yunarto.

Ketegangan antara Ahok dengan Gerindra berawal dari pembahasan RUU Pilkada. Ahok tak sependapat dengan sikap politik Gerindra yang mendukung Pilkada lewat DPRD. Bagi Ahok, Gerindra mengingkari kepercayaan masyarakat.

Sikap tegas ditunjukkan oleh mantan Bupati Belitung Timur ini. Hari ini, dia akan mengajukan surat pengunduran diri ke Gerindra.

"Hari ini saya siapkan surat pengunduran diri untuk keluar, akan saya kirim ke DPP untuk nyatakan berhenti dan keluar dari partai Gerindra,” kata Ahok kepada wartawan usai meresmikan layanan taksi bagi kaum difabel di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

(imk/trq)