Balasan KMP Berlanjut, Jokowi Harus Ambil Keputusan Politik yang Bijak

Jakarta - Posisi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terjepit di DPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Setelah 'dikalahkan' dengan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kini kubu Jokowi-JK tak berkutik pada pembahasan RUU Pilkada.

"Pertarungan politik pasca Pilpres terus berlanjut," kata peneliti senior Riset Lingkaran Strategis, Arman Salam saat dihubungi, Rabu (10/9/2014) malam.

Kondisi ini menurut Arman akan merugikan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab pemerintah membutuhkan dukungan DPR terkait program dan kebijakan pemerintah yang diambil.

Karena itu, Jokowi-JK seharusnya mengambil langkah politik yang bijak. Mau tidak mau, Jokowi harus 'berkompromi' mencari titik temu agar dukungan terhadap pemerintah kuat nantinya.

"Kalau tidak begitu, nanti akan menjadi sulit, kebijakan pemerintah berjalan di tempat. Karena kekuatan rakyat tanpa terstruktur juga sulit memberikan tekanan politik ke Senayan," tutur Arman. "Jangan sampai ada musibah dalam konteks kebijakan untuk stabilitas ekonomi, politik dan lainnya," imbuh dia.

Arman menyarankan kubu Jokowi-JK bersikap lebih cair untuk melakukan pendekatan politik. Bila ada dua atau tiga parpol yang beralih dukungan, maka hal itu jadi keuntungan bagi pemerintah mendatang.

"Jangan terlalu angkuh, karena politik tidak bisa mengandalkan kemenangan saja atau popularitas," saran Arman.

(fdn/tfn)