.webp)
Ahok dan Partai Gerindra beberapa kali terbentur pendapat berbeda. Terbaru, Ahok menolak mentah-mentah wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD yang diusung Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Ayah 3 anak ini bahkan menyebut siap mundur dari partainya apabila pilkada tidak langsung tetap disahkan oleh DPR. Niat Ahok ditanggapi oleh politisi Gerindra. Mereka tidak akan melarang Ahok cabut dari Gerindra karena masih memiliki banyak kader-kader terbaik.
Perbedaan pendapat juga mencuat saat Ahok blak-blakan menyebut Gerindra tidak mendukung kebijakannya dalam memimpin Ibukota karena dianggap tidak pro 'kepentingan 2014' alias tidak populer. Namun, lagi-lagi curhat Ahok itu dibantah politisi Gerindra.
Selain itu, Ahok dan Gerindra tidak sependapat tentang langkah Jokowi yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta ketika maju menjadi capres 2014 lalu. Gerindra meminta Jokowi mundur. Sedangkan Ahok berpendapat tindakan Gerindra yang meminta Jokowi mundur konyol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 3 kerikil tajam di balik hubungan Ahok-Gerindra:
1. Pilkada Lewat DPRD
|
|
Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra, parpol yang menjadi lokomotif pengembalian pilkada ke DPRD.
"Saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ngapain main di partai politik, iya kan? Keluar saja udah," ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).
Ahok menilai pilkada lewat DPRD rawan kecurangan. Kepala daerah terpilih juga rawan diperas oleh DPRD.
"Ini main politik, rakyat dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat," papar Ahok.
Ahok juga mengatakan pilkada lewat DPRD menyebabkan ongkos politik lebih mahal. Dia mencontohkan pemilihan bupati yang dimenangkan adiknya di Belitung Timur.
"Seseorang calon lebih banyak habiskan uang kepada parpol. Contohnya waktu saya jadi bupati, saya hanya habiskan uang sekitar Rp 500 juta, itu pun sudah untuk makan dan segala macam. Adik saya, yang lewat parpol, lebih mahal jatuhnya," tuturnya.
Merespons sikap Ahok, Gerindra menilai sikap salah Ketua DPP-nya itu kekanak-kanakan.
"Itu hak dia mau masuk dan keluar Gerindra," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit di sela rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Rindoko, yang telah menyampaikan sikap fraksinya dalam rapat, menyatakan Gerindra tetap mendukung Pilkada tak langsung alias lewat DPRD. Keputusan ini dihasilkan lewat perenungan dan pertimbangan mendalam dari Gerindra.
"Kalau kita kan sangat demokratis, silakan (Ahok) berbeda pendapat, tidak lantas keluar dari partai. Ini kekanak-kanakan," kata Rindoko.
Hal senada disampaikan Ketua Gerindra DKI Jakarta, M Taufik. "Silakan saja keluar. Enggak ada dilarang-larang. Enggak akan dihambat," ujar Taufik.
Menurut Taufik, sikap politik Ahok jika benar keluar dari Gerindra tidak akan berdampak apapun terhadap internal partai. Gerindra masih memiliki banyak kader yang bagus selain Ahok.
2. Kebijakan Tidak Populis
|
|
"Semua PKL harus disikat habis. Caranya, naikkan denda, ada yang protes? Ada. Ada yang lapor ke Komnas HAM. Sedangkan partai marah sama saya, mereka mikir momen 2014, memanfaatkan orang-orang itu untuk pilih," beber Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema "Bersama Membangun Jakarta Baru" di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).
Menurut Ahok, untuk membenahi Jakarta memang diperlukan ketegasan. Partai harusnya mendukung dia dan Jokowi mengubah Jakarta.
"Minimal lima tahun ini kita berantem. Kalau nggak, nggak akan selesai. Tapi kita nggak main sikat karena ada beberapa pasar rakyat yang nggak siap. Makanya ada kaki lima night market," kata Ahok.
Tak hanya soal PKL, partai juga rewel soal kebijakan sterilisasi busway. "Kenapa busway steril sekarang, padahal bus belum datang. Partai bilang, apa nggak bisa nanti habis pemilu baru kamu (Ahok) keluarkan kebijakan nggak populer," beber Ahok lagi.
Namun Ahok dan Jokowi tak takut menghadapi tantangan dari internal partainya sendiri. Bahkan Ahok dan Jokowi siap menghadapi risiko apa pun.
"Pak Gubernur dan saya bilang, kalau partai mau pecat, silakan. Kami ingin mendidik orang Jakarta yang konyol seperti ini," tegas Ahok.
Dalam kesempatan terpisah, keluhan Ahok dibantah oleh politisi Gerindra. "Nggak ada yang mau pecat-pecat. Nggak ada yang marah-marah, pokoknya semua kebijakan pro rakyat ya Gerindra dukung," kata Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang, kepada detikcom, Senin (2/12/2013).
Pius menuturkan, Gerindra tak akan memprotes kebijakan pro rakyat. Baginya, terlalu jauh menghubungkan kebijakan di DKI dengan kepentingan 2014. "Nggak ada urusannya penertiban PKL dengan Pemilu 2014," kata Pius.
3. Posisi Jokowi
|
|
"Memang dalam UU tidak harus mundur, tapi kita imbau kalau mau nyapres mundur aja jadi gubernur," kata Sanusi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (19/3/2014).
"Hak individunya dia buat maju capres. Kita juga nggak bisa menghalangi dia jadi capres. Harusnya dia menunjukkan kenegarawanannya dia untuk mundur. Biar konsen pada pencapresannya," imbuhnya.
Ia menilai tidak elok bila Jokowi hanya mengambil cuti selama masa kampanye. Bila cuti, menurutnya hanya akan menghalangi ruang gerak Ahok untuk mengambil beberapa keputusan strategis di Jakarta.
"Jakarta ini kan bukan sekadar kota seperti Solo, Kediri atau Magelang. Ini ibu kota negara, pusat bisnis. Kalau dia hanya cuti, kebijakan DKI nggak bisa digantung. Karena kebijakan strategis tetap harus melalui gubernur. Dan itu menghalangi sebenarnya. Mending sekalian mundur," ujar Sanusi.
Tak hanya itu, jika Jokowi tak mundur, maka hal ini bisa menjadi masalah buat bawahannya. Menurutnya, bawahannya bisa saja bingung karena tetap harus mengikuti Jokowi meski sedang 'berkampanye'.
"Jangan membuat kebingungan pada aparatur di bawahnya. Mereka bisa saja bingung mau ikutin Ahok tapi di sisi lain harus ada persetujuan Jokowi padahal lagi jauh karena kampanye," pungkasnya.
Menanggapi pendapat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa heran dengan sejumlah pihak yang mengait-ngaitkan "rapor merah" yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Gubernur non-aktif Jokowi. Ahok menyebut pernyataan salah satu koleganya di Partai Gerindra di DPRD juga tidak relevan.
"Itu Pak Sanusi (M Sanusi-Ketua Fraksi Gerindra) saja yang konyol, pengin kader Gerindra jadi gubernur," kata Ahok kepada wartawan ketika disinggung soal koleganya yang meminta Jokowi mengundurkan diri. Hal ini disampaikannya Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/6/2014).
Ahok beranggapan rekan separtainya yang menggunakan laporan BPK untuk meminta Jokowi mundur sebagai gubernur, adalah langkah yang salah. Menurut dia, hal itu hanya karena ingin mendorong dirinya segera menjadi gubernur padahal dia sendiri mengaku lebih ingin di jabatannya sebagai wakil Jokowi.
"Padahal saya penginnya jadi wagub saja. Salah Pak Sanusi kan," kata dia.
Ahok sendiri berterimakasih kepada BPK yang dianggapnya telah berhasil bekerja lebih teliti dengan memgungkap kebobrokan PNS di Pemprov DKI Jakarta yang masih nekat bermain.
"Enggak ada yang salah dengan Pak Jokowi," ucapnya.
