Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak Sudah Hemat Biaya

Jakarta - Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

"Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh," kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

"‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal," kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

"Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK," ucap Malik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

"‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun," tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.
‎
"Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi," ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

"‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya," tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

"‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun," kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

(dnu/tfn)