Jika RUU Pilkada Deadlock di Paripurna, Puan: Itu Konsekuensi Politik

Jakarta - Pro kontra pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada kian memanas. Mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Jika sidang paripurna nanti berujung deadlock, PDIP siap menerima konsekuensi politik.

“Itu konsekuensi politik yang akan kami ambil bahwa kami tidak bisa ikut arus berubah-ubah. Yang kemudian akan merugikan rakyat. Sikap awal yaitu tetap berkeinginan kalau pilkada itu langsung,” ujar Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Dia menegaskan kalau pihaknya bertujuan untuk membawa perubahan bangsa lebih baik ke depannya. Kalaupun ada perbedaan, menurut dia semestinya harus diselesaikan secara musyawarah mufakat.

“Kami ini kan masalahnya bukan khawatir atau tidak khawatir. Tapi, apa iya republik ini dibawa ke arah ini terus, dan dibawa perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat yang efeknya bukan di legislatif tapi efek arah bangsa ini ke depan,” kata Ketua DPP PDIP itu.

Puan juga menyindir adanya anggapan pilkada lewat DPRD bisa menghemat anggaran hingga puluhan triliunan rupiah. Menurutnya, pendapat itu tidak benar.

“Apa iya, sampai saat ini kami tidak melihat hal tersebut. Kami melihat dari sisi mana saja yang penting kedaulatan harus diberikan melalui pilkada langsung. Suara rakyat harus diapresiasi,” sebutnya.

(hat/rmd)