KPK Usul Terminal Kedatangan Khusus TKI Dihapus

Jakarta - KPK mengusulkan agar terminal kedatangan khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta dihapuskan. Usulan ini disampaikan usai pertemuan antara KPK dengan lebih dari 10 lembaga termasuk BNP2TKI membahas temuan saat melakukan sidak di Bandara Soetta beberapa waktu lalu.

"Dalam usulan memang ada pengaturan layanan terhadap TKI, ukurannya penghapusan terminal itu atau pengosongan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2014).

Menurut Bambang, seharusnya, layanan BNP2TKI bisa diintegrasikan dengan layanan imigrasi di terminal kedatangan. Sehingga tak perlu ada terminal khusus, sehingga ada perbedaan antara penumpang yang berstatus sebagai TKI dan bukan TKI.

"Harus juga ada penyediaan informasi secara terbuka untuk memudahkan TKI yang akan kembali dari luar negeri. Kemudian peningkatan kualitas layanan bandara untuk kemudahan dan keamanan TKI kembali ke tempat asal," jelas Bambang.

Sisi keamanan dari TKI juga menjadi penekanan utama. Muncul usulan agar disediakan call center khusus untuk menerima aduan para TKI.

"Tadi juga ada usulan yang bagus yaitu menyediakan call center, jadi semua TKI yang datang itu punya informasi call center kalo bermasalah ke mana. Itu contoh yang dikemukakan," tutur komisioner bidang penindakan itu.

Sementara itu, Polri yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius mengaku siap meningkatkan layanan keamanan di terminal kedatangan TKI. Namun, Polri juga membutuhkan bantuan dari instansi lain.

"Pasca sidak ramadhan lalu, itu ada upaya evaluasi kembali. Pada prinsipnya kami siap untuk meningkatkan layanan keamanan, tapi otoritas tidak hanya di kepolisian tapi ada instansi lain yang berperan," jelas Suhardi.

Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur mengungkapkan, dalam pembahasan tadi memang sempat ada wacana untuk membubarkan BPKTKI Selapanjang di Bandara Soetta. Namun, hal itu perlu kajian yang mendalam.

"Memang akan di dalami besok lebih mendalam. Karena kami tadi juga menyampaikan beberapa pertimbangan fungsi BPKTKI sangat vital. Kalau harus dihapuskan harus ada masa transisi. Karena selama ini BPKTKI Selapanjang menangani TKI yang memerlukan bantuan," jelas Gatot.

(kha/fdn)