PDIP: Parpol Pendukung Pilkada Lewat DPRD Tersandera 'Dendam' Pilpres

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada masih terus digodok di DPR. Mayoritas fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menganggap partai-partai tersebut adalah korban sandera 'dendam' Pilpres lalu.

"Kita sedang berusaha berikhtiar agar Pilkada langsung tetap ada. Kita bilang yang rugi kadermu sendiri. Saya curiga motivasinya partai-partai ini tersandera kasus Pilpres yang belum selesai," ujar Budiman kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan presiden terpilih Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (9/9/2014).

Politisi PDIP itu khawatir Koalisi Merah Putih di parlemen berpikir nantinya bisa menumpulkan program-program yang diajukan pemerintah pusat. Ia menilai Pilkada ini hanya dijadikan korban dari 'dendam' yang belum terselesaikan.

"Dikhawatirkan mereka berpikir bisa menumpulkan program-program pemerintah pusat. Ini ada 1 persoalan belum selesai, Pilkada hanya jadi korban," sambungnya.

Untuk itu, partai berlambang moncong putih masih bergeliat melakukan lobi-lobi di DPR untuk mengubah rencana Pilkada melalui DPRD.

"Pilkada bisa jauh lebih murah sejauh sosoknya itu baik. Kalau ada orang yang anggap Pilkada mahal, berarti partainya tidak memiliki sosok yang layak dijual," kata Budiman.

Budiman menjelaskan, partainya hingga kini masih berusaha melobi beberapa partai untuk berubah pikiran. Setidaknya ada 3 partai yang akan diajaknya bicara dari hati ke hati, yakni PAN, PKS dan Golkar.

"Pak SBY kan dari Demokrat (jadi pasti) ngerti betul demokrasi. Jadi menurut saya nanti PAN mau kami ajak bicara karena dari awal gigih menolak tapi sekarang berubah haluan. PKS juga. Golkar juga," tutupnya.

(aws/trq)