.webp)
Lembaga riset IndoStrategi memberikan usulan tokoh-tokoh yang dianggap dapat mengisi Kabinet Trisakti untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Selain melakukan perampingan kabinet dan memunculkan beberapa nama tokoh sebagai nominasi dalam 25 Kementerian yang telah dirampingkan, ada beberapa usulan yang diberikan oleh lembaga riset tersebut.
"Kementerian koordinator diusulkan untuk dihapuskan karena kami anggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah anggaran belanja negara. Lalu Kementerian Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan. Kata kependudukan perlu ditambah mengingat banyaknya permasalahan kependudukan yang belum terintegrasi sehingga menimbulkan kekacauan administrasi," ujar Andar Wibowo, Direktur Eksekutif IndoStrategi dalam acara peluncuran hasil Riset Kabinet Trisakti yang diselenggarakan di FX Plaza, Jalan Sudirman, Jakpus, Selasa (9/9/2014).
Selain itu, Kementerian Perhubungan diubah menjadi Kementerian Perhubungan dan Transportasi Massal. Kata Transportasi Massal perlu dicantumkan mengingat kebutuhan Indonesia akan transportasi massal dewasa ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian besar kepada Buruh Migran yang sering sekali tersandung masalah di luar negeri," sambung Andar.
Selanjutnya, Indo Strategi mengusulkan Kementerian Pekerjaan Umum diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Wilayah. Menurutnya, salah satu persoalan yang muncul di publik adalah Tata wilayah di Indonesia yang tidak mengindahkan berbagai aturan sehingga terjadi penyalahgunaan lahan.
"Lalu kami ingin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua. Pertama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Hal ini dilakukan mengingat saling berkaitannya antara Pendidikan kebudayaan dan olahraga. Lalu kami ingin ada kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kementerian ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh perguruan Tinggi di bawah satu atap kementerian, sehingga hanya kementerian ini yang boleh mengatakan perkuliahan tingkat Universitas," ungkapnya.
Kementerian Agama dan Urusan Haji, menurut Andar, harus disatukan. Urusan Haji perlu mendapatkan perhatian besar mengingat saat ini masih sulitnya memfasilitasi warga yang ingin naik Haji dan umroh yang setiap tahun terus bertambah.
Lalu Kementerian Sosial diubah menjadi Kementerian Sosial dan Kebencanaan. Kata Kebencanaan menurutnya perlu dicantumkan mengingat Indonesia merupakan negara yang kerap dilanda bencana alam. Diharapkan penanggulangan bencana berada dibawah satu atap sehingga dapat memberikan bantuan dan pencegahan bencana secara efektif.
"Yang terakhir, Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan-Anak diubah menjadi Kementerian Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kata Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk mendorong kesetaraan gender, karena persoalan gender tidak hanya semata-mata mengenai kaum perempuan," pungkasnya.
(rni/erd)
