"Bicara desa, beliau bertanya lebih detail lagi soal undang-undang desa. Beliau sudah baca dan tanya kondisi lapangan, anggaran desa berapa per tahun. Tiap desa berebeda-beda nggak bisa dipukul rata. Menurut APBN 2015, Rp 64 triliun plus APBD ada Rp 40 triliun lagi," ujar Budiman di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (9/9/2014).
"Terus desa cocoknya berapa rata-rata Rp 1,4 miliar per desa itu pas, kalau bisa dipertahankan saya jamin kemiskinan atau rumah kumuh bisa dihentikan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Estimasinya) Untuk desa kalau misal Rp 2 miliar berarti rata-rata sebanyak 72 ribu desa kira-kira dapat Rp 140 triliun. BBM kira-kira dapat Rp 70 triliun," kata pria yang mengenakan kemeja batik ini.
Dia berharap program Rp 2 miliar per desa itu dapat tercapai pada 3 tahun awal masa pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga berharap desa dapat memberi sumbangan terutama dalam hal energi.
"Saya bilang semua itu yang dibangun kan manusianya. Manusia kan letaknya di desa, pangan juga di desa. 60 jenis tanaman sudah ada penelitian (untuk dikonversi ke energi inovatif). Sudah dilakukan di desa inkubasinya," jelasnya.
Budiman menjelaskan, dirinya dalam pertemuan tertutup itu sempat bicara soal pengadaan drone (pesawat tanpa awak) untuk skala desa. Ini digunakan untuk membantu memetakan lahan dan keadaan di desa.
"Satu drone heli harganya sekitar Rp 5 - Rp 25 juta. 10 desa misal punya 1 dron. 1 pesawat heli bisa 2 jam terbang menangkap pemetaan 100 hektar dengan inframerah. Pemetaan bisa selesai dalam 1 hari selesai," pungkasnya.
(aws/fjp)











































