LSI Denny JA: Pemilih Prabowo-Hatta Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menggelar survei terkait RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR. Berdasarkan hasil survei LSI, masyarakat, termasuk pemilih Prabowo-Hatta, menolak pilkada tak langsung.

"Meski koalisi Merah Putih terus meminta agar pilkada dilakukan DPRD, namun tidak dengan pemilih Prabowo Hatta. 81,53 Persen pendukung Prabowo-Hatta tidak setuju, sementara yang setuju 8,79 persen," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (9/9/2014).

LSI melakukan pengumpulan data terkait sikap warga soal RUU Pilkada pada 5-7 September 2014 dengan metode quickpoll. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2,9 persen.

Dalam survei tersebut, 81,25 persen masyarakat masih menyetujui kepala daerah secara langsung lewat pilkada. Hanya 10,71 persen masyarakat yang menyetujui pilkada dipilih oleh DPR.

"Hampir seluruh konstituen, baik partai Golkar, Gerindra, PPP dan yang lainnya yang tergabung dalam koalisi Merah Putih menolak Pilkada dilakukan oleh DPRD," terangnya.

Sementara itu, masih menurut survei LSI, pemilih Jokowi-JK solid menolak pemilihan oleh DPRD dengan persentase sebesar 83,28 persen.

Dan jika RUU Pilkada oleh DPRD disahkan oleh DPR, maka ada lima partai besar yang akan disalahkan oleh publik, yaitu:

1. Partai Demokrat (disalahkan 20,00% masyarakat)
2. Partai Golkar (18,50%)
3. Partai Gerindra (16,75%)
4. PKS (15,25 %)
5. PAN (15,00%)
6. Partai lainnya (di bawah 10%)

(fiq/trq)