Tindak Lanjuti Sidak di Soetta, KPK Panggil 10 Kementerian dan BNP2TKI

Jakarta - KPK telah melakukan Sidak di terminal kedatangan TKI bandara Soetta dan menemukan adanya praktek pemerasan. Untuk menindak lanjuti temuan itu, KPK memanggil 10 kementerian dan BNP2TKI.

"‎Saya dengan 10 atau 11 kementerian atau lembaga diundang oleh untuk konsultasi tata kelola TKI, bersama Kemenkokesra, Kemenlu, Kemenakertrans, Polri, Imigrasi, AP, BNP2TKI dan macem-macemlah," kata Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2014).

Dalam rapat koordinasi kali ini menurut Gatot, akan membahas soal pembagian tanggung jawab pengelolaan TKI. Sehingga nantinya bisa ditemukan formula yang tepat untuk pengelolaan TKI.

"‎Dari 19 rencana aksi , 38 plan actionnya itu BNP2TKI hanya bertanggung jawab untuk 4 saja. Jadi yang 30 sekian itu dibagi-bagi Angkasa Pura, Polri, ada Kemenakertrans, Kemenkokesra, Kemlu dan lain-lain," jelas Gatot.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius juga telah tiba di KPK. Suhardi mengungkapkan bahwa akan ada pembahasan mendalam terkait pengelolaan TKI.

"Kita akan bahas soal pengelolaan TKI, seperti temuan yang Sidak terdahulu," kata Suhardi.

Berbagai perwakilan dari Ditjen Imigrasi dan beberapa Kementrian juga akan hadir dalam rapat hari ini. Pihak UKP4 juga sudah hadir.

(kha/fjp)