Dirjen Otda: Ongkos Politik Bisa Dihemat dengan Pilkada Langsung Serentak

Jakarta - Pemer‎intah tetap teguh mendukung Pilkada langsung meski mayoritas fraksi di Panja RUU Pilkada menginginkan Pilkada lewat DPRD alias tak langsung. Perkara biaya tinggi yang dibutuhkan dalam Pilkada langsung, solusinya sudah ada yakni Pilkada serentak.

"Pemerintah posisinya sampai saat ini tetap menginginkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan ‎di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Namun kekurangan dan kelemahan dari Pilkada langsung juga harus terus diperbaiki. ‎Persoalan politik uang dan biaya mahal harus ditekan. Jika tidak diatasi, maka kasus korupsi akan menyertai hasil Pilkada di kemudian hari.

‎"Mekanisme dana kampanye misalnya harus dibuat semurah mungkin. Kedua, Pilkada supaya hemat uang negara harus dibuat secara serentak. Dengan dua hal itu tetap bertahan pada Pilkada langsung," kata Djohermansyah.

Namun demikian, apabila dalam rapat yang akan diikuti di Panja RUU Pilkada ini memutuskan agar Pilkada digelar lewat DPRD‎, maka pemerintah juga akan siap menerima hasilnya.

"Itu nanti akan diputuskan di rapat paripurna DPR. Kita siap, apapun kita laksanakan,"‎ tandas Djohermansyah.

(dnu/rmd)