"Kalau dengan ini maka tidak ada lagi calon independen. Dan ruang publik akan semakin sempit. Oligarki partai akan terjadi," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Pramono yang juga Wakil Ketua DPR ini menambahkan sistem tak langsung ini juga bakal memberikan pintu bagi yang kaya harta untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mengingatkan jika RUU Pilkada dipaksakan untuk disahkan maka bakal mendapat reaksi protes keras dari publik. Pasalnya, satu-satunya kedaulatan yang dimiliki rakyat yaitu pilihan langsung peluangnya ditutup.
"Satu-satunya kedaulatan yang dimiliki rakyat saat ini adalah menentukan pemimpinnya secara langsung. Di luar itu sebenarnya hampir tidak ada. Nah, kalau dalam demokrasi ini diambil sangat disayangkan," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR sepakat mengusulkan RUU Pilkada agar dipilih lewat DPRD dan bukan langsung oleh rakyat. Adapun koalisi pengusung Jokowi-JK mendukung penuh pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Usulan ini rencananya akan dibahas lagi dalam rapat Panja pada hari ini.
(hat/rmd)











































