Banyaknya opini yang beredar terkait hubungan antara Tim Transisi Jokowi-JK dan Pemerintahan SBY membuat mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi angkat bicara. Menurutnya, tidak ada dualisme kepemimpinan dari keberadaan Tim Transisi dan SBY.
Tingginya popularitas tim menyebabkan banyak orang yang ingin menjadi pejabat merapat ke pengurus tim transisi. Sehingga tim menjadi fokus sebagian orang dan opini yang berkembang seolah-olah di Indonesia ada dualisme kekuasaan.
“Seakan pindah dari kekuasaan formal ke tim transisi, padahal itu semua hanyalah opini saja,” kata Hasyim saat bertemu sejumlah tokoh masyarakat di kediaman Arum Sabil di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Senin (8/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahkan, jika tim transisi masuk ke daerah kekuasaan harusnya meminta izin dulu pada Presiden. Silaturahimlah dulu ke pak SBY utamanya di daerah kekuasaan publik dan politis seperti kementerian supaya kewenangannya tidak merasa dilangkahi,” ungkap Hasyim.
“Di lain pihak, kita berharap Pak SBY punya kearifan, karena apapun yang dilakukan tim transisi untuk pemerintahan baru harus menjaga etika politik," tambah penasehat tim transisi ini.
Terkait tim transisi bertemu sejumlah menteri hingga menimbulkan rasa keberatan dari beberapa pihak, menurut Hasyim, itu semua dikarenakan keinginan mengkonfirmasi terkait orang-orang yang ingin menjadi pejabat. “Ketika menilai orang kan harus mengetahui untuk disesuaikan dengan lapangan,” ujar Hasyim.
(vid/vid)











































