PPP : Pemerintah Jangan Bingung Soal RUU Pilkada

Jakarta - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy mengimbau agar pemerintah tidak usah bingung menyatakan sikap resmi soal RUU Pilkada. Menurut dia, pemerintah harus melihat suara mayoritas fraksi di DPR yang setuju pilkada lewat DPRD.

“Sebenarnya enggak perlu bingung, kan memang fraksi-fraksi di DPR mayoritas sudah menunjukkan kepala daerah secara tidak langsung. Dan, perlu saya jelaskan, ini bukan soal perampokan atau pengkhianatan terhadap suara rakyat seperti yang dituduhkan beberapa kalangan,” ujar politikus yang akrab disapa Romi itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Romi menegaskan, jika pilpres dilakukan langsung maka pilkada dilakukan secara
demokratis tanpa perincian yang spesifik. Dia pun mengklaim kalau PPP sejak Januari 2012 sudah mengeluarkan sikap resmi yang setuju pilkada lewat DPRD.

“Kalau yang diusulkan PPP sejak Januari 2012. Kami konsisten. Tidak ada urusan dengan Koalisi Merah Putih. Dulu (2012) belum ada Prabowo dan Jokowi,” sebutnya

Lantas, kalau ada tawaran Jokowi-JK kepada PPP agar melupakan pilkada tak langsung, dia menepisnya. Dia mengatakan jika pihaknya siap konsisten dengan kebijakan partai.

“Enggak, enggak ada itu. Ini murni konsistensi PPP,” ujarnya.

Romi pun menyatakan kalau Koalisi Merah Putih tidak masalah bila RUU Pilkada ini nanti digugat dan di bawa ke Mahkamah Konstitusi. “Boleh, bukan siap enggak siap. Undang-Undang itu begitu diputuskan harus terbuka termasuk terbuka dengan gugatan,” katanya.

(hat/vid)