Ini Dampak Buruk Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta -

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyebut ada beberapa dampak buruk jika RUU Pilkada disahkan. Selain memunculkan oligarki politik, dia memprediksi dampak lain adalah rakyat bisa tidak mengenal kepala daerahnya.

“Menurut saya akan oligarki, yang kedua rakyat enggak ngerti iki siapa bupatiku, sopo walikotaku, siapa gubernurnya. Itu sudah pasti,” ujar Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Malik mengatakan kemungkinan yang terjadi adalah calon kepala daerah enggan menemui dan berkomunikasi dengan rakyatnya. Justru, dia melihat para kepala daerah ini nanti hanya memberikan harapan kepada DPRD.

“Enggak perlu calon kepala daerah capek-capek ketemu rakyat, capek-capek berkomunikasi kepada rakyat, capek-capek memberikan harapan kepada rakyat. Mereka cukup memberikan harapan kepada DPRD. Cukup dengan cash, itu selesai. Itu pasti,” kata Anggota Komisi II DPR itu.

Terkait alasan pilkada tak langsung agar lebih menekan permainan politik uang, dia tidak setuju. Alasannya, kata dia, karena masih banyak daerah yang punya catatan bersih dalam menggelar pileg dan pilpres tahun ini seperti contoh Bandung dan Banyuwangi.

Dari kualitas hasil, Malik juga membandingkan antara pilkada langsung dengan tidak langsung. Jika pilkada tidak langsung yang punya duit otomatis bakal menang. Namun sebaliknya, kalau pilkada dipilih langsung oleh rakyat maka tidak ada jaminan menang bagi calon kepala daerah.

“Kalau melalui rakyat, orang punya duit belum tentu menang, belum tentu kan, Karena itu menurut saya dari segi hasil lebih menjamin daripada dipilih DPRD,” ujarnya.

(hat/vid)