.webp)
Mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah lewat mekanisme DPRD dianggap kemunduran demokrasi. Potensi korupsi pun bakal semakin tinggi. Sebagian besar kalangan masyarakat menolak usulan yang diusung Koalisi Merah Putih ini.
Partai-partai yang mewacanakan isu Pilkada lewat DPRD memiliki sejumlah argumen, seperti menghemat biaya, mencegah money politics, hingga efisiensi kerja. Namun semua hal itu dibantah oleh sejumlah pihak. Mulai dari kalangan LSM, tokoh-tokoh nasional, partai, hingga pakar politik bersuara satu: Pemilu Langsung lebih baik dari DPRD.
Berikut infografis tentang fenomena penolakan Pilkada Lewat DPRD:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(mad/rmd)
