.webp)
Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa diusulkan untuk menjadi calon menteri di kabinet Jokowi-JK lewat program seleksimenteri.com. Achmad Santosa mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan revolusi mental yang diidamkan Jokowi-JK, harus ada sejumlah langkah yang dilakukan, mulai dari evaluasi kapasitas SDM hingga transparasi anggaran secara online.
"Untuk menciptakan atau mengembangkan "champion of reform" di eselon 1, 2 dan 3 maka seleksi pejabat-pejabat tersebut harus dilakukan evaluasi mengenai kapasitas teknis dan integritas yang akan dilakukan oleh pihak ketiga independen, termasuk bekerjasama dengan KPK dan PPATK, menelusuri transaksi keuangan dan kewajaran kekayaan atau harta pribadi," kata pria yang akrab disapa Ota ini dalam wawancara melalui surat elektronik dengan detikcom, Senin (8/9/2014).
Pria berusia 58 tahun ini menuturkan bahwa evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memetakan potensi SDM internal. Pemetaan itu kemudian bisa dijadikan dasar untuk penetapan jabatan kunci maupun proses pemutusan hubungan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Transparansi dan tertib perencanaan dan pemanfaatan anggaran dibuat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, objektifitas dan akuntabilitas dengan berkonsultasi kepada BPKP. Perencanaan dan penggunaan anggaran dimuat dalam website agar masyarakat dapat mengakses dan mengontrol soal anggaran tersebut," ujar mantan Satgas Kepresidenan Pemberantasan Mafia Hukum ini.
Ota memang dikenal lewat jabatannya di sektor penegakan hukum dan pemberantasan hukum, namun ia juga aktif berkecimpung dalam bidang hukum lingkungan. Pendiri Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ini juga menyoroti pentingnya transparansi proses izin terkait pengelolaan lingkungan.
"Pemrosesan izin-izin yang menjadi kewenangan kementerian terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dibuat setransparan mungkin, secepat mungkin, semudah mungkin dan bebas dari pungutan-pungutanyang tidak sah. Pemrosesan izin menghindari kontak fisik secara langsung untuk mencegah suap, pemerasan, dan gratifikasi," ujar pria yang pernah menjadi Plt Pimpinan KPK pada tahun 2009 ini.
Di seleksimenteri.com, Ota menjadi kandidat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala UKP4. Anda dapat berpartisipasi dengan mengikuti polling-nya di sini.
(imk/erd)
