DPD RI Dukung Pilkada Langsung oleh Rakyat

RUU Pilkada

DPD RI Dukung Pilkada Langsung oleh Rakyat

- detikNews
Senin, 08 Sep 2014 13:02 WIB
DPD RI Dukung Pilkada Langsung oleh Rakyat
Jakarta - Wakil Ketua DPD La Ode Ida menegaskan kalau institusinya tidak setuju dengan usulan Pilkada lewat DPRD. Menurutnya, usulan sistem ini bertentangan dengan prinsip pro demokrasi dan konstitusi yang menjamin hak pilihan rakyat.

"Kalau itu yang dilakukan maka bertentangan dengan prinsip-prinsip pro demokrasi dan konstitusi. Dan DPD telah punya sikap yang tegas untuk itu. Pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," ujar La Ode di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

La Ode menambahkan sistem Pilkada secara langsung menjadi hak politik rakyat yang berjalan selama sepuluh tahun terakhir. Jika lewat DPRD maka hal tersebut sama saja mengembalikan ke Orde Baru yang hak memilih ditentukan sekelompok elite di DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika rakyat sudah punya hak politik, tapi tidak boleh dipraktikan lagi setelah selama sepuluh tahun dilakukan. Ini sama saja dengan tiba-tiba 200 juta suara pemilih diambil dan diserahkan pada elite PDIP. Maka hal tersebut sama dengan perampasan suara masyarakat," kata senator asal Sulawesi Tengah tersebut.

Dia pun mengingatkan kalau Pilkada tak langsung justru mengunci peluang jalur independen yang sebenarnya punya hak untuk dipilih. Cara tidak langsung ini membuat koalisi parpol mengunci calon dari jalur independen.

"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memiliih dan dipilih. MK sudah tegas menyatakannya dalam uji materi terhadap UU nomor 32/2004. Kalau begini sama saja dikavling parpol karena hak individu beralih. Pemilihan lewat DPRD sebagai kemunduran demokrasi," sebutnya.

La Ode menegaskan jika institusi yang dipimpinnya sudah melakukan kajian dan secara kelembagaan memutuskan kalau Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, sikap ini bakal menjadi acuan DPD dalam proses pembahasan revisi RUU Pilkada ini.

"Pilkada lewat DPRD ini kan berpotensi mereduksi nilai demokrasi. Jadi, praktik politik kekuasaan yang hanya bersentral pada sejumlah penguasa parpol," pungkas La Ode.

(hat/rmd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads