Rapat dengan DPR, Perludem Cs Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengadakan rapat dengan sejumlah pemerhati pemilu dan demokrasi dari sejumlah LSM. Semua pemerhati Pemilu kompak menolak Pilkada tak langsung alias lewat DPRD.

Pemerhati Pemilu yang hadir dalam rapat Panja RUU Pilkada ini antara lain Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Center (Correct) yang juga pakar hukum tata negara Refly Harun, Ketua Populi Center Nico Harjanto, dan Deputi JPPR Masykuruddin Hafidz.

"Kita semua kompak menolak Pilkada dikembalikan ke DPRD," kata Refly di sela rapat yang dipimpin Ketua Panja Abdul Hakam Naja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ‎Senin (8/9/2014).

Nico Harjanto menyoroti soal legitimasi politik yang diperoleh kepala daerah terpilih jika nanti dipilih lewat DPRD. Bahkan kepala daerah tersebut nantinya tak punya ikatan legitimasi dengan rakyat karena yang memilih bukan rakyat langsung. Akhirnya, kepala daerah yang bersangkutan hanya menjadi pelayan 'si bos' dari DPRD, bukan pelayan rakyat lagi.

"‎Kalau Pilkada dipilih DPRD maka nanti kepala daerah terpilih hanya akan serving the bosses, bukan menjadi serving the people," ujar Nico.

Mereka juga menyoroti soal alasan potensi korupsi dalam pelaksanaan Pilkada langsung yang menjadi alasan diwacanakannya Pilkada tak langsung. Menurut mereka, sesungguhnya pada masa Pilkada tak langsungpun korupsi juga kerap terjadi.‎ Intinya, Pilkada langsung telah memberikan makna positif bagi demokrasi dan tak perlu dikembalikan menjadi Pilkada tak langsung.

(dnu/rmd)