.webp)
"Saya mengusulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipisahkan agar Kementerian Tenaga Kerja bisa lebih fokus dalam mengawasi masalah tenaga kerja yang masih semrawut," kata salah seorang pembaca, Daruadi Kusuma Utama, Senin (8/9/2014).
Lalu, bagaimana dengan urusan transmigrasi? Daruadi memiliki ide agar transmigrasi diurus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, aktivis buruh Wahyu Susilo yang dijagokan menjadi Menakertrans mengusulkan agar kementerian tersebut diubah namanya menjadi Kementerian Perburuhan dan Mobilitas Pekerja.
"Dalam kabinet biasanya ada portofolio Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun kalau boleh mengusulkan namanya Kementerian Perburuhan dan Mobilitas Pekerja," kata Wahyu dalam wawancara melalui surat elektronik kepada detikcom, Selasa (2/9/2014).
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla disebut memang masih akan mempertahankan formasi 34 kementerian dalam kabinetnya kelak. Meski demikian ada sejumlah kementerian yang digabungkan, ada pula yang dipisahkan.
"Kecenderungannya memang seperti yang diungkapkan Pak JK (Jusuf Kalla), yaitu yang paling aman adalah tetap 34 kementerian. Tetapi keputusan finalnya tetap ada di Pak Jokowi," kata juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Apakah Anda setuju dengan usulan memisahkan Kemenakertrans? Berikan komentar, kritik, saran, atau usulan untuk arsitektur kabinet Jokowi-JK lewat seleksimenteri.com
(imk/erd)
