Jokowi Dapat Masukan untuk Beri Subsidi Lembaga Pendidikan Swasta

Jakarta -

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memberi berbagai masukan kepada Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), salah satunya di bidang pendidikan. Mereka menilai lembaga pendidikan swasta pun berhak dapat subsidi dari pemerintah.

Keterbukaan Tim Transisi Jokowi-JK menerima masukan dari berbagai dalam proses persiapan pemerintahan baru disambut baik UMS. Acara diskusi membahas kenaikan BBM dan Kartu Indonesia Sehat dilakukan di kampus tersebut Minggu (7/9/2014).

Rektor UMS Bambang Setiaji di hadapan pimpinan universitas mengatakan, UMS aktif memberikan masukan kebijakan untuk Jokowi sejak lama. Hasilnya bahkan sudah ada yang dibukukan dan akan diserahkan ke suami Iriana tersebut.

Berbagai masukan pun diberikan Bambang untuk Jokowi. Menurutnya isu kenaikan BBM harus dikelola agar tidak menyusahkan masyarakat miskin, apalagi salah sasaran.

"Perlu ada kedisiplinan mekanisme subsidi agar negara tepat melindungi orang miskin", kata Bambang seperti dalam rilis yang diterima detikcom dari Maarif Institute Minggu (7/9/2014).

Dijelaskan Bambang, mekanisme subsidi juga akan paralel dengan rencana program Kartu Indonesia Pintar. Ini berkorelasi dengan visi pendidikan Jokowi.

"Dalam bacaan saya, visi ekonomi Jokowi berkorelasi dengan visi wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan biaya bagi orang tidak mampu. Lembaga pendidikan swasta berhak mendapat subsidi pendidikan karena selama ini menopang pendidikan negara", tutur profesor ekonomi ini.

Di kesempatan yang sama, Tim Fakultas Kedokteran UMS Em Sutrisna menilai BPJS dapat diimplementasikan melalui Kartu Indonesia Sehat.

"Program kesehatan Jokowi ini dapat menutupi kelemahan BPJS yang tidak efektif sistem rujukan kesehatannya. Sistem rujukan harus bersifat nasional yang membuat orang dengan mobilitas tinggi dapat tercakup", imbuh Sutrisna.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq yang juga hadir dalam pertemuan itu menilai, partisipasi kampus sangat penting sebagai wujud peranan masyarakat sipil.

"Partisipasi politik warga menjadi sangat krusial buat Jokowi-JK. Apa yang dilakukan UMS mewakili rasa tanggungjawab moral dan intelektual kampus terhadap pemerintahan baru, terlebih Jokowi berasal dari Solo", tutur Fajar.

(bar/bar)