Ketua MPR: Panyaluran Dana Bantuan Tsunami Harus Dievaluasi

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan penyaluran bantuan luar negeri atau dalam negeri untuk korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara harus terus dievaluasi. Jika ada yang menyelewengkan negeri harus dihukum sekeras-kerasnya. Hukuman mati pun layak bagi mereka.Pernyataan ini disampaikan Hidayat Nurwahid usai menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Para Pemimpin ASEAN Pascagempa Bumi dan Tsunami (Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of Earthquakes and Tsunamis) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2005)."Bagi koruptor yang menyelewengkan bantuan luar negeri atau nasional jelas harus dihukum sekeras-kerasnya. Hukuman mati pun layak bagi mereka karena merupakan pencideraan kemanusiaan yang sangat dahsyat," tegas Hidayat.Dijelaskan Hidayat, evaluasi terhadap bantuan luar negeri untuk gempa dan tsunami harus terus dilakukan. "Jangan sampai bantuan luar negeri ini dikorupsi sehingga merusak simpati publik internasional. Maka menurut saya hadirkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan bantuan-bantuan ini program jangka panjang."Hidayat juga meminta anggota DPR RI dan DPRD Aceh perlu bekerja maksimal dan mengevaluasi setiap bantuan luar negeri yang datang. "Penting juga untuk dilibatkan para tokoh masyarakat, ulama, dan anggota dewan di Aceh untuk memikirkan bagaimana membangun Aceh ke depat, dan mengevaluasi bantuan luar negeri dan bantuan dalam negeri agar bermanfaat bagi rakyat Aceh." (gtp/)