Banyak Anggota Melanggar, Polri Perlu Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Pendidikan

Jakarta - Pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri terus terjadi. Kasusnya mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Semua itu menurunkan citra Polri dan jika tidak disikapi secara serius berdampak pada kredibilitas Polri di mata seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu Polri perlu secara serius dan sungguh-sungguh mengevaluasi sistem rekrutmen dan pendidikan yang selama ini dilakukan. Dengan begitu dapat mengeliminir kesalahan-kesalahan yang dilakukan para anggotanya.

"Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri makin memprihatinkan. Masalahnya mulai dari yang skalanya ringan, sedang, hingga berat. Kapolri Jenderal Sutarman harus menyikapinya secara serius dan sungguh-sungguh sebab menyangkut citra Polri di mata semua stakeholder terutama masyarakat," ungkap pengamat kepolisian dan militer Aqua Dwipayana pada Jumat (5/9/2014).

Dari pemberitaan di berbagai media massa, lanjut pakar komunikasi ini, hampir setiap bulan ada saja anggota Polri yang melanggar. Jumlah anggota Polri yang mencapai 450 ribu orang tidak bisa dijadikan alasan untuk mentolerir pelanggaran hukum yang dilakukan sekecil apa pun itu.

Terakhir yang terungkap adalah pelanggaran yang dilakukan empat oknum polisi kesatuan Sabhara di Semarang. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diduga terlibat kasus pencabulan dan pemerasan terhadap dua perempuan di sekitar Tugu Muda Semarang.

Dari informasi yang diperoleh, perbuatan empat oknum Sabhara yang merupakan anggota Polsek Semarang Tengah tersebut dilakukan bulan Desember 2013 lalu. Saat itu sekitar pukul 02.30 WIB dua perempuan sedang berada di kawasan Tugu Muda bersama seorang pria berinisial B. Kemudian datang satu oknum Sabhara dari Polsek Semarang Tengah.

Oknum tersebut kemudian memanggil rekan-rekannya dan memeriksa tiga orang tersebut dengan dalih melakukan penggerebekan. Oleh oknum itu korban dituduh melakukan perbuatan mesum kemudian dibawa ke Mapolsek Semarang Tengah.

Telepon seluler korban diminta oleh empat oknum tersebut beserta uang Rp 400 ribu. Tidak hanya itu, mereka juga melecehkan dua korban perempuan di dekat kamar mandi.

Menurut anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini berbagai pelanggaran yang dilakukan anggota Polri termasuk dua yang terakhir yakni terkait dengan pembukaan rekening judi online dan narkoba di Kuching, Malaysia, sangat memalukan dan menurunkan citra Polri. Apalagi hal itu diberitakan banyak media massa secara besar-besaran termasuk di berbagai media internasional.

Sementara di sisi lain sebagian besar anggota Polri telah berusaha maksimal menunjukkan kinerja terbaiknya untuk mendongkrak citra Polri. Sehingga akhirnya upaya keras yang telah dilakukan mereka jadi terkesan sia-sia dan mubazir.

Terkait dengan itu, Kapolri Jenderal Sutarman perlu segera secara serius dan sungguh-sungguh mengevaluasi sistem rekrutmen dan pendidikan bagi seluruh anggota Polri. Paling utama semuanya dilakukan secara transparan, obyektif, fair dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi.

Begitu sudah ditentukan mereka yang diterima sebagai anggota Polri maka pendidikan yang diberikan harus komprehensif, seimbang antara yang teknis dengan nonteknis, dan aktual sesuai dengan perkembagan dan kemajuan jaman. Salah satu titik berat atau fokusnya adalah pada penguasaan dan peningkatan kemampuan komunikasi seluruh anggota.

"Sebagian besar anggota Polri pangkatnya adalah bintara. Sehingga tumpuan citra Polri ada pada mereka sebab setiap hari mereka yang lebih sering berkomunikasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berlatar belakang berbagai strata," ujar kandidat doktor Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Aqua melanjutkan, khusus kepada calon bintara, pendidikan yang hanya beberapa bulan saja rasanya kurang memadai. Mereka yang selama belasan tahun pola pikir dan perilakunya sipil, tiba-tiba diubah jadi polisi yang mengutamakan kedisiplinan dan harus taat pada hukum. Akibatnya ada sebagian yang mengalami kekagetan (culture shock) sehingga perilakunya aneh-aneh dan negatif. Dampaknya nama baik Polri jadi tercoreng dan citranya menurun. Padahal semua anggota Polri harus serius melaksanakan motto Polri yakni "Rastra Sewa Kottama" yang artinya abdi utama nusa dan bangsa.

"Selain itu melakukan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," jelas Aqua.

Kekuatan utama Polri menurut Aqua ada pada seluruh sumber daya manusia (SDM)-nya. Sehingga harus ada perhatian khusus yang komprehensif dan menyeluruh pada perbaikan dan peningkatan kualitas semua anggota Polri di mana pun mereka bertugas.



(kha/dha)