.webp)
"Ya, artinya dari masing-masing fraksi (Koalisi Merah Putih) mengatakan bermufakat tentang itu. Tentu kita lihat ke depan," ujar Hakam saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).
Dia pun mengatakan seperti PKS yang awalnya tidak sependapat dengan sistem tak langsung kini sudah menyetujui. Adapun partai dari Koalisi Merah Putih yang sudah kompak soal Pilkada tak langsung ini adalah Gerindra, PPP, PAN, dan Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Justru, dia menyindir PKB yang bukan partai Koalisi Merah Putih namun masih gamblang soal sistem Pilkada langsung atau tak langsung ini.
"PKB saja kan tidak langsung kan. Padahal, PKB bukan Koalisi Merah Putih. Masih dinamis, pemerintah kemarin juga masih berubah. Bukan DPR saja yang berubah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Hakam menerangkan dari Koalisi Jokowi-JK yang sudah mantap mendukung Pilkada langsung adalah PDIP dan Hanura. Dua partai ini mendukung penuh jika pemiliha gubernur, walikota atau bupati dilakukan secara langsung dan dipilih rakyat.
"Kalau mereka (PDIP dan Hanura) oke, langsung," ujarnya.
Kemudian, dia menyebut dalam rapat Panja terakhir pekan depan, akan dipastikan menjadi suara akhir dari masing-masing fraksi. Jika sudah ada suara resmi dari masing-masing fraksi dengan musyawarah mufakat maka selanjutnya di bawa ke rapat kerja untuk pengambil putusan di tingkat I. Kemudian, selanjutnya di bawa ke paripurna DPR tingkat II untuk penentuan hasil.
"Kalau tidak terjadi kesepakatan masing-masing tingkat ya akan di bawa ke paripurna. Voting itu kan di paripurna. Jadi, nanti di paripurna setelah panja di minggu berikutnya. Jadi minggu berikutnya mungkin atau pertengahan bulan atau minggu ketiga diadakan paripurna," katanya.
Lantas, bagaimana tahap penentu memang mesti dilakukan lewat voting? Hakam mengaku kalau dirinya enggan memprediksi hal tersebut.
"Makanya kita tunggu saja nanti. Yang pasti bulan ini sudah selesai menyesuaikan masa waktu kerja Anggota DPR," sebutnya.
(hat/bil)
