Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Munculkan Dinasti Politik

Jakarta - Sistem Pilkada melalui DPRD tidak menjadi jaminan bakal mengakhiri praktik korupsi dan kerusuhan. Justru, sistem secara tidak langsung ini lebih berpotensi menghasilkan dinasti politik dalam suatu daerah.

"Jika pilkada langsung dapat melahirkan dinasti politik apalagi lewat DPRD. Alasannya, jika rakyat yang banyak saja dapat dikontrol, maka kontrol terhadap anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, karakternya buruk pasti jauh lebih mudah," ujar caleg terpilih partai NasDem, Muchtar Luthfi Andi Mutty dalam diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut dia, memang harus diakui kalau demokrasi langsung bukan sistem yang sempurna. Selain biaya yang besar, proses pengambilan putusan juga lama. Namun, jika ingin efisien secara biaya dan waktu sama saja mengembalikan ke era otoriter seperti masa Orde Baru.

"Tapi, harus diingat kalau rakyat tidak cukup hidup dengan sepotong roti," sebut anggota mantan Bupati Luwu Utara periode 1999-2009.

Kemudian, dia menyindir adanya anggapan jika Pilkada langsung dijadikan kambing hitam karena berpotensi rusuh. Hal ini menurutnya tidak benar karena seorang kepala daerah punya modal untuk terus melakukan transaksi dengan anggota DPRD.

"Bisa juga seseorang dengan rekam jejak yang buruk terpilih karena memiliki modal yang kuat. Kalau itu terjadi, rakyat tentu kecewa karena ekspektasi mereka berbanding terbalik dengan hasil pilihan DPRD. Rakyat bisa marah dan meluapkan amarahnya yang berpotensi terjadi kerusuhan," ujar Muchtar.

Lantas, dia pun menyindir jika Pilkada dipilih oleh DPRD maka ada dua sistem berlaku di Indonesia yaitu presidensia dan parlementer.

"Jika kepala daerah dipilih DPRD maka ada dua sistem berlaku di negara kita, kepalanya (presiden) dan kakinya (kepala desa) menganut sistem presidensial, sedangkan perutnya (kepala daerah) menganut sistem parlementer," katanya.

(hat/bil)