PPP: Pilkada Tak Langsung Bukan Kemunduran Demokrasi

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menilai Pilkada tak langsung alias lewat DPRD adalah langkah mundur Demokrasi. Partai anggota koalisi merah putih, PPP, menyatakan sebaliknya.

"‎Pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila ke-4 Pancasila‎ (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)," kata Sekjen PPP Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/9/2014).

Romi, sapaannya, menyatakan PPP memang telah berkomitmen untuk mendorong Pilkada tak langsung sejak Mukernas II PPP di Medan pada Januari 2012. Bahkan PPP mengusulkan moratorium Pilkada langsung dan kembali ke Pilkada tak langsung. Ada sejumlah catatan PPP terkait kelemahan Pilkada langsung.

"Berkelindan dengan high cost politics, sehingga hanya calon bermodal besar yang eligible," kata Romi.

PPP menilai, sembilan tahun Pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60% kepala daerah bermasalah secara hukum. Sedangkan sebelumnya, 60 tahun Pilkada tak langsung tidak banyak persoalan hukum berarti. Nepotisme juga menjadi efek dari Pilkada langsung.‎

"‎Pilkada langsung rawan money politics. Akibatnya, bukan merit system yang mendorong munculnya calon berkualitas. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang‎," ujar Romi.

Selanjutnya, Pilkada langsung juga dinilai rawan politik balas budi. Hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih. Padahal kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyatnya. ‎

"Pilkada langsung rawan konflik horizontal, sebagaimana selama ini berlangsung. Karenanya usulan Pilkada tak langsung bukanlah hal baru, apalagi bukan karena koalisi merah putih. Alhamdulilah pada akhirnya banyak fraksi yang belakangan sejalan dengan pikiran PPP‎," kata Romi.

(dnu/gah)