Penjelasan ini dipaparkan secara gamblang oleh SBY dalam sambutannya sebelum memulai rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
SBY dan jajaran kabinetnya masih bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan hingga 20 Oktober mendatang. Meski Jokowi-JK sudah membentuk tim transisi, tetap saja tidak bisa 'intervensi' kebijakan pemerintahaan saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai 20 Oktober, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggungjawab," lanjutnya lagi.
Sebagai contoh, salah seorang di jajaran pemerintah pernah mendapat undangan dari tim transisi. Tim tersebut ingin membahas banyak hal.
"Saya bilang, kalau itu mungkin tidak tepat ya. Karena, kalau mengundang membahas sesuatu yang masih menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang ini, tanggung jawab saya, apalagi kalau akan mengkritisi kemudian perubahan a dan b ya kurang tepat, begitu," tegasnya.
Penjelasan ini merasa perlu disampaikan SBY agar tim transisi juga memiliki pemahaman yang serupa. Tugas kementeriannya kini hanya untuk membantu Jokowi-JK dalam membeberkan permasalahan secara utuh.
"Esensinya saya instruksikan jajaran pemerintahan sekalian membantu tim Pak Jokowi mempersiapkan diri untuk mengemban tugas sejak 20 Oktober mendatang," tutup SBY.
(mok/mad)