APBD DKI Jakarta Disetujui Lima Fraksi, Dua Menolak

Jakarta - Meski Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Reformasi, yang merupakan gabungan PKB dan PBR, menolak RAPBD DKI Jakarta Tahun 2005, lima fraksi di DPRD DKI Jakarta tetap menyetujui besaran RAPBD tersebut dan menetapkannya sebagai APBD sebesar Rp 14,01 triliun.Dalam penolakannya, Fraksi Demokrat tidak memberikan alasan yang jelas. Sebaliknya, Fraksi Kebangkitan Reformasi menyampaikan beberapa alasan. Diantaranya, secara umum belum melihat adanya revisi yang berarti dalam pembahasan-pembahasan APBD."Bahkan, yang sangat kami sesalkan hingga saat ini fraksi kami belum menerima lembaran-lembaran fisik revisi RAPBD yang akan kita sahkan tersebut. Lalu apakah RAPBD dengan kelemahan mendasar seperti ini yang akan kita sahkan," ungkap juru bicara Fraksi Kebangkitan Reformasi Muhamad Mansur Syaerozi saat menyampaikan kata akhir terhadap penetapan APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (6/1/2005).Penetapan APBD tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Ade Surapriatna serta Wagub DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mewakili Gubernur Sutiyoso dan kalangan pejabat eksekutif.Dari anggaran yang disetujui itu ditetapkan pendapatan yang bisa diperoleh sepanjang tahun 2005 sebesar Rp 12,36 triliun, sedangkan belanja disetujui sebesar Rp 13,92 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 1,56 triliun.Untuk penerimaan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,65 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari sisa anggaran Tahun 2004 masih tercatat Rp 1,4 triliun dan dana cadangan daerah sebesar Rp 250 miliar.Sedangkan pengeluaran daerah sebesar Rp 90 miliar, di mana pembayaran utang pokok mencapai Rp 40 miliar, dan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 50 miliar.Pemerintah DKI Jakarta juga menggunakan dana sebesar Rp 250 miliar untuk dana cadangan daerah. Sedangkan untuk utang daerah dianggarkan sebesar Rp 40 miliar.APBD ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mulai diberlakukan mulai awal tahun anggaran 2005. Seperti diketahui, seharusnya penetapan akhir APBD DKI Jakarta tahun 2005 rencananya akan dilaksanakan pekan lalu. Namun, sejumlah fraksi belum menemukan kata akhir yang tepat sehingga penetapannya ditunda hingga hari ini. (umi/)