PAN Sebut Pilkada Langsung Lebih Mahal 100 Kali Lipat

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan ada penghematan biaya yang sangat signifikan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Pilkada secara langsung disebut akan menghabiskan biaya lebih mahal 100 kali lipat.

"Sangat signifikan kalau dari segi itu. Dari segi waktu dan biaya. Itu kan sangat kan. Pemilihan lewat DPRD itu kan sangat simple. Anggarannya pun bisa hemat dibandingkan pilkada secara langsung," ujar Abdul Hakam saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).

Dia mencontohkan misalnya dalam pilkada suatu kabupaten membutuhkan biaya Rp 10 miliar - Rp 20 miliar. Sementara pemilihan lewat DPRD, biaya ditekan hanya 1 persennya yakni dikisaran Rp 100 juta.

"Ini kan hanya DPRD. Gak perlu ada kampanye. Paling kan visi misi. Terus kemudian proses administrasi, penyeleksian, mungkin 1 persen biayanya. Jadi, sangat amat hemat. Beda kalau langsung yang bisa 100 kali lipat lebih mahal," kata politikus yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada itu.

Dia menyebut dengan usulan Pilkada lewat DPRD juga bisa mengatur pembiayaan yang lebih hemat. Tidak ada lagi peraturan yang ribet karena persoalan kampanye terbatas. Pasalnya, kalau secara tidak langsung, kemungkinan kampanye terbuka bisa ditekan.

"Itu kan upaya-upaya untuk mengurangi politik tinggi. Kemudian menjadi dasar ada beberapa fraksi yang memutuskan secara tidak langsung lewat DPRD," sebutnya.

Hakam meyakini jika nanti Koalisi Merah Putih tetap solid hingga tingkat DPRD. Meskipun dinamika politik dalam sepekan ke depan masih bisa berubah, dia optimistis Koalisi Merah Putih bisa kompak dalam Pilkada secara tidak langsung.

"Yang kemarin muncul dari fraksi-fraksi kita yakin solid. Makanya kita tunggu sampai rapat panja minggu depan ya. Kita akan kembali konfirmasi posisi masing-masing fraksi. Ini kan masih dinamika pembahasan dan itu biasa," ujarnya.

Soal anggapan berubahnya sikap politik terkait DPRD sebagai bentuk balas dendam ke koalisi Jokowi-JK, Hakam menjawab diplomatis. Menurutnya, setiap orang berhak memiliki pandangan berbeda terkait persoalan ini.
 
Dia menepis jika ada tawar menawar kontrak politik antara Koalisi Merah Putih hingga tingkat DPRD.

"Ya, orang boleh bilang asumsi seperti itu. Tapi, kan ada tahapannya kenapa perubahan itu terjadi. Kenapa bisa seperti itu. Kalau soal deal, kita enggak lah," katanya.

(hat/fdn)