Pemerintah Tetap Ingin Pilkada Langsung, Ini Alasannya

Jakarta -

Pemerintah menegaskan tetap ingin pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung seperti saat ini. Pilkada serentak di tahun 2015 menjadi alasan pemerintah mendukung pemilihan langsung.

"Posisi pemerintah tetap menginginkan pemilihan langsung gubernur, bupati, wali kota," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat dihubungi detikcom, Jumat (5/9/2014).

Djohermansyah menerangkan pilkada langsung memang menjadi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan melalui rapat Panja RUU Pilkada di DPR. Semula pemerintah memang mengusulkan pemilihan langsung hanya khusus untuk posisi gubernur. Sedangkan Bupati dan Wali Kota dipilih melalui DPRD.

"Karena tahun 2015 digelar Pilkada secara serentak. Maka Pilkada akan lebih hemat dan efisien bila model pemilihannya secara langsung. Ketika pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS), maka pemilih langsung memilih gubernur, bupati dan wali kota. Sekali mencoblos akan lebih hemat dan efisien," tegas Djohermansyah.

Namun peta politik ternyata berubah. Dari rapat RUU Pilkada di Wisma Kopo, Bogor, sejumlah fraksi menurut Djohermansyah balik badan mendukung pemilihan via DPRD.

"Dulu kecenderungannya fraksi-fraksi banyak menginginkan pemilihan langsung karena itu pemerintah mengalah, ikut terbanyak mayoritas fraksi yakni pemilihan langsung. Tapi ketika pemerintah ikut fraksi-fraksi, ternyata fraksi-fraksinya berubah terutama yang bergabung di Koalisi Merah Putih," sambungnya.

Rencananya rapat Panja RUU Pilkada akan dilanjutkan akan digelar pada 9 dan 10 September 2014. Ada dua opsi yang akan dipilih sesuai keputusan di rapat Wisma Kopo.

Opsi pertama, gubernur, walikota dan bupati dipilih langsung oleh masyarakat seperti saat ini. Opsi kedua, pemilihan kepala daerah di tiga tingkatan tersebut dilakukan melalui DPRD.

"Kita sudah ketemu rumusan dua opsi, kalau tidak bisa musyawarah kita voting," sebut Djohermansyah.

(fdn/mad)