.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memecat Kepala Dinas Perumahan dan Pemda Provinsi DKI jika mafia rusun tak diatasi. Ahok menyebut, banyak mafia yang selama ini melakukan praktik jual beli rusun. Pelakunya, mulai dari oknum penyewa hingga pejabat di Dinas Perumahan.
Dikonfirmasi soal hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung menanggapi santai. “Ah kalau itu kan sudah lama itu. Sudah ada yang dipecat. Sudah diselesaikan itu persoalan itu,” kata Yonathan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Beberapa waktu lalu, empat PNS di Dinas Perumahan dikenai sanksi pencopotan dan dua pegawai honorer dipecat karena terlibat jual beli rusun. Menurutnya, setelah pemecatan itu, sudah tak ada lagi praktik jual beli atau alih sewa rusun. “(Yang dipecat) itu sudah dari semuanya,” ujarnya.
Yonathan menilai pernyataan keras Ahok ditujukan kepada pengadaan kartu pembayaran sewa rusun. Urusan kartu tersebut di luar tanggung jawab Dinas Perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kamis (4/9) kemarin, Ahok sempat naik pitam ketika hendak meresmikan kartu pembayaran rusun melalui virtual account Bank DKI di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Ia menilai praktik korupsi terjadi di rusun begitu masif.
“Kelas menengah, yang punya duit berani beli Rp 50 juta-Rp 60 juta. Sementara yang nyewa rusun berpikir dia bisa mengambil uangnya dan kembali ke waduk. Ditambah parah lagi pejabat kita korup, di rusun mereka main-main dengan RT/RW, oknum calo atau bahkan satpam," kata Ahok.
Ahok pun mengancam Yonathan jika masalahnya tidak diselesaikan. “Makanya saya bilang, semua (oknum pejabat yang main) harus dipecat, kalau tidak Pak Yonathan (Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintahan) yang dipecat,” ucapnya.
(ros/gah)
