.webp)
"Selama ini yg mendapat fasilitas premi penjaminan kredit hanya penerima KUR di bank-bank pemerintah. Padahal pelaku UKM yg belum tersentuh KUR masih sekitar 70 juta orang," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid dalam rilisnya, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya, program penjaminan kredit saat ini terbukti telah berhasil memberikan kontribusi dalam peningkat aset, omzet, dan keuntungan yang berlipat ganda bagi penerima penjaminan kredit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dengan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, dan penambahan penyerapan tenaga kerja juga akan berlipat," ujarnya.
Kalau konsep ini diberlakukan, lanjut Nusron, maka juga akan menumbuhkembangan bisnis penjaminan yang ada di Indonesia. Apalagi selain Jamkrindo dan Askrindo, sekarang sudah mulai muncul banyak adanya perusahaan penjaminan daerah, di berbagai propinsi seperti Jatim, Papua dan Bali.
"Saya yakin di hampir setiap propinsi akan muncul Jamkrida-Jamkrida baru,"
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga meyakini program Kredit Untuk Rakyat (KUR) adalah salah satu program bagus dalam upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengentaskan kemiskinan.
Untuk itu kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan, program tersebut wajib dilanjutkan.
"Bahwa program KUR, atau apapun namanya nanti, bahwa program KUR ini solusi terbaik yang pernah dilakukan oleh pemerintah SBY, yang wajib dilanjutkan, dengan apapun namanya," kata Nusron
Menurut Nusron, yang tesisnya meneliti tentang KUR, KUR adalah lompatan efektif dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Alokasinyapun efektif karena bukan dari APBN, melainkan dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
(zal/fdn)
