Demokrat Akan Beri Bantuan Hukum Jika Jero Wacik Meminta

Jakarta - ‎Menyusul penetapan status Jero Wacik sebagai tersangka kasus pemerasan di Kementerian ESDM, Partai Demokrat menyatakan akan memberi bantuan hukum apabila Jero meminta. Namun tak jadi soal jika Jero memilih menggunakan bantuan hukum dari luar partai.

"Sebagai parpol, kita punya lembaga bantuan hukum. Tapi tergantung yang meminta, apakah dari partai atau memilih bantuan hukum dari luar. Prinsipnya kita menyiapkan lembaga bantuan hukum," tutur Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Lebih lanjut, Max menjelaskan soal Pakta Integritas yang mengikat semua kader Demokrat, tak terkecuali Jero. Berdasarkan Pakta itu, kader yang menyandang status tersangka harus mundur dari jabatannya.

‎
"‎Sebagai kader Partai Demokrat, kita punya yang namanya Pakta Integritas yang sudah ditandatangani dalam kongras luar biasa. Dalam Pakta itu kalau ada yang mengalami peristiwa hukum kalau status tersangka harus mengundurkan diri. Dengan status Jero Wacik saat ini, tidak terkecuali," kata Max.


Saat ini Jero Wacik masih menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi partai Demokrat. Terkait penetapan tersangka Jero Wacik, Max mengaku tak terlalu terkejut dengan penetapan status tersangka Jero Wacik. Ini karena pemberitaan soal Jero sudah mewarnai media masa beberapa hari belakangan.

"Karena sudah dimuat berhari-hari di media, saya tidak terkejut, saya hanya prihatin," ujar Max.‎

(dnu/bil)