KPK Protes Bebas Bersyarat Hartati, Amir: Jajaran Dirjen PAS Akan Mencocokkan

Jakarta - KPK menyatakan keberatan atas pemberian bebas bersyarat untuk terpidana korupsi Hartati Murdaya. Menkum HAM Amir Syamsuddin merespon, dia akan meminta jajaran Ditjen PAS melakukan kajian.

"KPK ya. Saya sudah telusuri memang cukup banyak surat penolakan yang disampaikan. Saya akan minta jajaran Ditjen PAS untuk bertemu, mencocokkan," ujar Amir ketika ditemui detikcom di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (2/9/2014).

Amir tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dia maksud dengan 'mencocokkan' tersebut. Lebih lanjut, Amir mengatakan, dia sendiri pernah membuat surat edaran yang mengatur mengenai mekanisme bila ada kebijakan yang mendapatkan penolakan.

"Surat edaran itu mensyaratkan, kalau ada penolakan, di dalam rentan waktu, tentu itu tidak boleh dipertimbangkan," kata politikus Demokrat ini.

Mengenai pemberian bebas bersyarat untuk Hartati, Amir menyatakan pemilik PT CCM tersebut telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Dia pun menilai tidak ada yang salah dengan pemberian bebas bersyarat itu.

"Kalau hitungan dari waktu pelaksanaan hukuman itu saya kira kami sudah benar. Hukuman 32 bulan, dia sudah menjalani 22 bulan dan itu adalah dua per tiga," kata Amir.

(fjr/fjp)