UU Aparatur Sipil Negara Rendahkan Jabatan Hakim Ad Hoc

Jakarta - Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Komisi Yudisial (KY) menganggap pasal tersebut merendahkan jabatan seorang hakim.

"Menurut kami, frasa pengecualian hakim ad hoc bisa dikatakan perendahan jabatan hakim," kata komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri saat menjadi saksi ahli dalam sidang di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (2/9/2014).

"Dalam UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian hakim ad hoc adalah hakim. Di dalam pasal 19, hakim dan hakim kosntitusi adalah pejabat negara," lanjutnya.

Sebelas hakim ad hoc yang terdiri dari hakim ad hoc tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perikanan menggugat pasal 122 huruf e UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ke MK. Pasal tersebut menyebutkan pejabat negara terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.

"Pada tahun 2014 dengan disahkannya UU ASN, di situ disebutkan secara eksplisit, status hakim ad hoc diturunkan bukan menjadi pejabat negara. Dua norma ini bertentangan, lalu bagaimana nilai putusannya dalam sebagai hakim ad hoc," jelas Taufiq. Pasal 122 huruf e tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945.

(rna/asp)