"Audit kekayaan sudah selayaknya harus dilakukan oleh setiap pejabat publik. Namun kalau itu dilakukan setiap bulan apakah malah tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Bisa-bisa jika audit dilakukan setiap bulan, pekerjaannya hanya dihabiskan untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan audit tersebut," kata Agoes dalam wawancara melalui surat elektronik dengan detikcom, Selasa (2/9/2014).
Agoes lebih setuju apabila audit dilakukan tiap tahun. Dengan demikian, pejabat tetap fokus bekerja dengan tetap melakukan kewajibannya untuk diaudit kekayaannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemegang gelar master dan doktor dari Universite Marseille III Perancis ini berbagi pemikiran tentang perilaku pejabat yang seharusnya jadi teladan. Agoes mencontohkan para pejabat yang dikawal hingga menerobos antrian.
"Masih sering terjadi iringan pejabat atau orang yang dianggap penting yang karena akan menghadiri suatu acara atau kegiatan, mereka minta pengawalan agar dapat prioritas di jalan raya, bahkan di perempatan jalan bila lampu merah menyala, tidak segan-segan pengawal tetap menerobos jalan. Karena contoh yang tidak baik dari pejabat ini maka tidak mengherankan jika masih banyak masyarakat yang melanggar lampu merah," ungkap Agoes.
"Menurut saya, pejabat tidak perlu dikawal seperti di atas kecuali presiden dan wakil presiden," tandasnya.
(imk/erd)