Kemendikbud Gelar Konferensi Internasional Bahas Anak Berkebutuhan Khusus

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Konferensi Internasional terkait upaya peningkatan mutu pembelajaran bagi anak tuna netra. Konferensi ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi sebuah model penyelenggaraan pendidikan khusus.

"Menghasilkan rekomendasi yang terkait dengan implementasi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai model penyelenggaraan pendidikan khusus," jelas Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdas Dr Mudjito AK, MSi saat berbincang dengan wartawan di Hotel Sentosa, Senggigi, NTB, Senin (1/9/2014) malam.

Mudjito menerangkan model ini akan diterapkan terutama bagi anak yang mengalami kelainan ganda baik di SLB maupun sekolah penyelenggara inklusi.

Konferensi bernama International Council for Education of People With Visual Impairment (ICEVI) ini diselenggarakan di Hotel Sentosa, Lombok Barat, NTB 31 Agustus sampai dengan 4 September 2014.

Pertemuan di Lombok ini diadakan berdasarkan salah satu rekomendasi pertemuan 19 negara anggota ICEVI Asia Timur ke-13 yang diselenggarakan di Bangkok pada 10-14 November 2012.

Tema yang diusung pada forum kali ini adalah pembelajaran tunaganda (Multiple Disability Visually Impairment) dan pendidikan inklusi.

Selain menghasilkan rekomendasi, konferensi ini juga memperkenalkan model kurikulum pendidikan khusus dan layanan khusus 2014 dalam rangka meningkatkan mutu dan layananan pendidikan khusus.

"Saling berbagi pengalaman, koordinasi dan pengetahuan antar negara peserta melalui presentasi best pratices masing-masing negara," imbuhnya.

Sejumlah negara peserta konferensi antara lain Malaysia, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Mudjito mengatakan, Indonesia memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan tercapainya Education for All, termasuk bagi mereka yang masih termarjinalkan.

"Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of Person with Disabilities (UNCRPD)," kata Mudjito.

"Perkembangan sekolah dan lembaga pemberi layanan bagi siswa MDVI di Indonesia tidaklah secepat yang diharapkan," ujarnya.



(sip/jor)