Tim Transisi: Fiskal dari Kenaikan Harga BBM untuk Nelayan

Tim Transisi: Fiskal dari Kenaikan Harga BBM untuk Nelayan

- detikNews
Senin, 01 Sep 2014 20:00 WIB
Jakarta - Deputi bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto menyatakan jika harga BBM subsidi naik maka ada ruang fiskal puluhan triliun rupiah. Ruang fiskal itu bisa dimanfaatkan untuk para nelayan agar tetap melaut.

"Dipastikan kenaikan ruang fiskal yang ada karena kenaikan BBM seluruhnya dilokasikan untuk program kerakyatan, kesejahteraan nelayan, pendidikan, desa, dan infrastruktur seperti depo BBM nelayan," ujar Andi di kantornya, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).

‎Andi menambahkan, tim transisi tidak hanya melihat ruang fiskal tersebut. Tim transisi, menurut Andi, juga melihat opsi dinaikannya pajak dengan skenario 0,1 persen yang bisa menambahkan pendapatan negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau rasio pajaknya ditingkatkan, misalnya 0,1 persen pajak naik, maka pemasukannya berapa itu sudah punya penghitungannya. Misalnya, asumsi makro saja 0,1 persen, ekonomi kita naik maka pendapatannya Rp 1,3 triliun. Hal seperti itu sudah diperhitungkan," ujar Andi.

Sementara itu, Deputi bidang APBN Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristianto menilai simulasi kenaikan harga BBM subsidi hingga Rp 3.000 sudah dikaji mendalam. Namun Hasto yakin Jokowi akan mengutamakan kesejahteraan rakyat seperti yang disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Muktamar PKB Minggu (31/8) kemarin.

"Jadi misalnya hal-hal yang tidak efisien mengenai distribusi migas itu menjadi skala prioritas. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem distribusi. Kita juga melihat kan, banyak penyelundupan seperti oplos minyak," ujar Hasto terpisah.

Untuk mencegah penyelundupan migas itu, menurut Hasto, tim transisi telah mendengar KPK sudah melakukan kajian mendalam. Sehingga ke depan, penegak hukum tidak hanya bekerja sendirian, namun juga melibatkan kementerian teknis dalam upaya mencegah dan menindak penyelundupan migas.

"Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk penyehatan ekonomi nasional dari berbagai macam kegiatan economic underground itu dapat diatasi," tutup Hasto.

(vid/jor)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini