"Dipastikan kenaikan ruang fiskal yang ada karena kenaikan BBM seluruhnya dilokasikan untuk program kerakyatan, kesejahteraan nelayan, pendidikan, desa, dan infrastruktur seperti depo BBM nelayan," ujar Andi di kantornya, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).
Andi menambahkan, tim transisi tidak hanya melihat ruang fiskal tersebut. Tim transisi, menurut Andi, juga melihat opsi dinaikannya pajak dengan skenario 0,1 persen yang bisa menambahkan pendapatan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Deputi bidang APBN Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristianto menilai simulasi kenaikan harga BBM subsidi hingga Rp 3.000 sudah dikaji mendalam. Namun Hasto yakin Jokowi akan mengutamakan kesejahteraan rakyat seperti yang disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Muktamar PKB Minggu (31/8) kemarin.
"Jadi misalnya hal-hal yang tidak efisien mengenai distribusi migas itu menjadi skala prioritas. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem distribusi. Kita juga melihat kan, banyak penyelundupan seperti oplos minyak," ujar Hasto terpisah.
Untuk mencegah penyelundupan migas itu, menurut Hasto, tim transisi telah mendengar KPK sudah melakukan kajian mendalam. Sehingga ke depan, penegak hukum tidak hanya bekerja sendirian, namun juga melibatkan kementerian teknis dalam upaya mencegah dan menindak penyelundupan migas.
"Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk penyehatan ekonomi nasional dari berbagai macam kegiatan economic underground itu dapat diatasi," tutup Hasto.
(vid/jor)










































