DetikNews
Senin 01 September 2014, 08:21 WIB

Kasus Lamborghini Bodong, Berapa Sebenarnya Pajak yang Harus Dibayar?

- detikNews
Kasus Lamborghini Bodong, Berapa Sebenarnya Pajak yang Harus Dibayar?
Jakarta - Polisi mengamankan dua mobil sports car Lamborghini saat menggelar razia balap liar. Setelah diperiksa, dipastikan dua mobil itu tak memiliki surat-surat resmi alias bodong. Pelat nomornya pun palsu. Dugaan muncul hal ilegal tersebut dilakukan untuk menghindari pajak.

Berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar mobil-mobil mewah asal pabrikan Italia tersebut? Plt Direktur Penyuluhan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Wahju Tumakaka, memberikan gambaran.

Menurut dia, ada tiga pos pajak yang bisa dijerat pada sang pemilik mobil mewah. Pertama, pajak kendaraan bermotor yang ditarik oleh Pemda. Kedua, pajak saat impor barang di Bea Cukai. Ketiga, pajak penghasilan yang digunakan untuk membeli mobil tersebut.

"Pada waktu impor, dia ada PPH 22 dan PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), yang mungut Bea Cukai," kata Wahju saat berbincang dengan detikcom, Minggu (31/8/2014).

Tarif PPnBM ini yang besarannya sangat tinggi. Kisarannya mulai dari 0-200 persen dari nilai jual. Jadi, misalnya bila harga mobil mencapai Rp 5 miliar, maka nilai pajaknya bisa setara dengan harga tersebut atau lebih.

Khusus untuk pajak kendaraan bermotor yang dipungut Pemda, tarifnya berbeda-beda, tergantung jenis kendaraan dan nilai jual. Belum lagi, bila kendaraan itu bukan yang pertama, maka ada pajak progresif.

Ditjen Pajak tidak bisa memastikan potensi kerugian pajak yang mungkin ditimbulkan dari pengguna mobil mewah yang tak membayar pajak. Yang jelas, mereka hanya bergerak bila ada permintaan dari polisi.

"Polisi yang pegang data pemilik mobil, kalau mereka nanya udah bayar pajak apa belum, kita baru cek datanya," terangnya.

Beberapa waktu lalu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menilang mobil mewah Ferarri karena mengebut di Tol Dalam Kota dari Semanggi ke arah Cawang tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap. Mobil sport bernilai miliaran rupiah itu belum memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB, hanya baru dilengkapi faktur pembelian saja.

Sama halnya dengan Ferarri, belakangan mobil Lamborghini B 1285 SPH yang dibawa Abraham Lunggana atau Haji Lulung ke kantornya di DPRD DKI, ternyata juga belum memiliki kelengkapan surat-surat kendaraannya. Bahkan, pelat nomornya itu juga belum terdaftar di Samsat Polda Metro Jaya. Dua mobil Lamborghini lainnya juga begitu.

"Ya bisa saja seperti itu. Masa beli mobil miliaran bisa, bayar pajaknya nggak bisa? Saya juga nggak ngerti kadang kenapa dealernya itu sampai berlama-lama nggak diurus-urus pajaknya," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Restu Mulya.

Ada juga yang menggunakan mobil tersebut di jalanan dengan menempelkan pelat nomor asal-asalan agar seolah-olah sudah laik jalan. Bahkan, ada pula yang sengaja tidak mengurus surat-suratnya agar terkesan baru keluar dari dealer.


(mad/mpr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed