ICW: Calon Menteri Jokowi Harus Dapat 'Stempel' dari KPK dan PPATK

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla masih menyeleksi sejumlah nama calon menteri yang akan masuk kabinet periode 2014-2019. Indonesia Corruption Watch (ICW), menyarankan agar calon menteri itu lolos dari 'tes' KPK dan PPATK.‎

"Ada‎ tawaran dari KPK soal tes integritas calon menteri kabinet Jokowi-JK. Nah menurutku, itu harus diambil‎," kata peneliti ICW Emerson Yuntho usai jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Dipenogoro, Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Emerson mengatakan, belajar dari pemerintahan SBY selama 10 tahun, banyak sekali menteri yang terjerat kasus korupsi. ‎Hal itu bisa diantisipasi jika Jokowi-JK bekerjasama dengan KPK termasuk PPATK.

"Kalau mau agar disimpelkan lagi, calon menteri ini harus mendapat stempel surat berkelakuan baik dari KPK dan KPK. Sama kayak kalau kerja ada SKCK dari kepolisian," ujarnya.

Emerson menerangkan, 'stempel' dari KPK dan PPATK penting terutama terkait rekam jejak masalah hukum dan PPATK soal transaksi atau rekam jejak keuangan yang bersangkutan.

Dia mencontohkan, kasus Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin yang terjerat kasus korupsi saat menjabat Gubernur, padahal kasus itu ‎adalah jaman dia masih menjabati Bupati Langkat.

"Apa nggak takut menteri yang ditunjuk Jokowi-JK itu punya persoalan hukum khususnya korupsi di masa lalu? Itu pasti akan ganggu kinerja pemerintah yang akan datang," kata Emerson.

"Jadi kalau mau jadi menteri Jokowi harus Ikut tes integritas KPK atau paling tidak Jokowi pro aktif menanyakan ke KPK atau PPATK apakah figur menteri yang ditunjuk punya persoalan hukum," lanjutnya.

"Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga, Jangan karena satu dua Menteri yang cacat hukum mengganggu kinerja pemerintah keseluruhan," tambahnya lagi.

(bal/mad)