Senior PPP: Tawaran Kubu Jokowi akan Dibahas di Muktamar

Senior PPP: Tawaran Kubu Jokowi akan Dibahas di Muktamar

- detikNews
Minggu, 31 Agu 2014 13:34 WIB
Senior PPP: Tawaran Kubu Jokowi akan Dibahas di Muktamar
Jakarta - Hari ini mantan Wakil Presiden Hamzah Haz menggelar pertemuan tertutup dengan para senior PPP di rumahnya. Hamzah Haz disebut sepakat agar Muktamar PPP digelar September mendatang.

"Pak Hamzah Haz pada dasarnya sejalan dengan kami untuk segera ada perbaikan partai pada bulan September ini juga, melalui saluran-saluran konstitusi," kata anggota Majelis Pertimbangan PPP, Ubaidillah Murod.

Ubaidillah menyampaikan ini usai pertemuan tertutup di rumah Hamzah di Patra Kuningan, Jakarta Selatan itu, Minggu (31/8/2014). Pertemuan itu berlangsung kurang dari satu jam. Hadir beberapa senior seperti Syahrial Agamas, Joko Kertopati, DM Yunus dan Turmuzi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ubaidillah mengatakan, mantan Ketua Umum PPP itu juga mengingatkan bahwa Jokowi telah resmi terpilih sebagai presiden. Untuk itu, tawaran dari pihak Jokowi yang meminta kader PPP terlibat di pemerintahan juga akan dibahas pada muktamar mendatang.

"Pak Hamzah mengingatkan kami bahwa kemenangan Jokowi sudah selesai, jadi ada tawaran dari pihak Jokowi untuk meminta kader-kader PPP duduk (di pemerintahan) akan dibahas di muktamar, bukan kami yang bahas," ujarnya.

Pertemuan di rumah Hamzah Haz disebut-sebut juga membahas pelengseran Ketum Suryadharma Ali (SDA). Anggota Majelis Syariah PPP, M Rodja, mengatakan saat ini partai berlambang kabah mengalami krisis kepemimpinan. Para senior mendesak SDA untuk mundur dari jabatan.

"Kalau saya, sudah salah β€Žya udah mundur. Apa susahnya kita mundur. Dengan demikian partai bisa terselamatkan, umat bisa terselamatkan. Tidak menjadi cemoohan orang, celaan orang, alah partai lo dipimpin koruptor. Orang tidak akan bilang begitu. Kita harus menjaga itu sebenarnya," katanya.

SDA ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Diduga, ada upaya penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas SDA sebagai menteri agama terkait proyek tersebut.

(idh/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads