Rampingkan Kabinet, Jokowi Disarankan Gabung Kemendag dan Kemlu

Jakarta - Presiden terpilih RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kabinet pemerintahannya nanti ramping dan efisien dalam bekerja. Ia pun disarankan agar menggabungkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar lebih fokus.

"Kalau sekarang kabinet gemuk. Sebaiknya agar bisa lebih efektif maka beberapa mungkin harus dilebur," ujar Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Menurut Tirta, Jokowi harus bisa mencontoh pemerintah Malaysia, Jepang, dan Australia yang bisa menerapkan kementerian yang lebih efisien. Kata dia, tiga negara tersebut bisa membuat 'peleburan' yang efektif seperti penggabungan Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan.

Cara ini menurut Tirta dinilai bisa lebih efisien untuk menciptakan kerja yang fokus. Pasalnya, kedua kementerian jika dilebur dan maksimal kinerjanya, maka secara positif Indonesia mendapatkan keuntungannya dalam hubungan internasional.

"Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri itu digabung secara teknis perannya. Jepang, Australia terus Malaysia juga melakukan itu. Kalau Indonesia masih dipisah tapi tidak fokus koordinasinya," katanya.

Kemudian, Tirta pun menyinggung tantangan yang bakal dihadapi pemerintahan Jokowi dalam persoalan internasional di kawasan Asean. Menurutnya, dalam 100 hari pertama nanti, Jokowi-JK harus punya konsep untuk hubungan komunikasi di kawasan regional Asean.

Contohnya, kata Tirta, seperti pembenahan TKI yang sering menjadi persoalan hubungan dengan negara lain seperti Malaysia.

"SBY sudah bisa, cukup hebat. Pemerintahan Jokowi ini harus dikawal. Prioritas dalam negeri apa, itu harus jadi prioritasnya. Terus diplomasi hubungan internasional yang mengedapankan kita semua dengan sifat jangka panjang. Kementerian Luar Negeri punya peran di sini," sebutnya.

(hat/bar)