Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Mencapai Rp 45 Juta Per Bulan

Jakarta - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang resmi dilantik pada Senin (25/8) lalu akan menikmati sejumlah fasilitas sebagai wakil rakyat. Untuk gaji bulanan, para politisi Kebon Sirih itu akan menerima mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 45 juta.

“Kita masih mengacu kepada PP nomor 24 tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD. Jadi besaran gaji anggota DPRD masih sama seperti periode sebelumnya,” kata Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede, di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Mangara menjabarkan, gaji tersebut terdiri dari lima komponen, yakni uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.

Ketua DPRD mendapatkan gaji sebesar Rp 35,16 juta, Wakil Ketua mendapatkan Rp 45,16 juta, sedangkan para anggota Rp 30,29 juta.

Rinciannya untuk ketua DPRD: uang representasi (gaji pokok) Rp 3 juta, tunjangan jabatan Rp 4,3 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 9 juta, operasional Rp 18 juta, dan rumah dinas di jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian Wakil Ketua DPRD: uang representasi (gaji pokok) Rp 2,4 juta, tunjangan jabatan Rp 3,48 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 9 juta, operasional Rp 9,6 juta, serta tunjangan perumahan Rp 20 juta.

Terakhir, untuk anggota DPRD: uang representasi (gaji pokok) Rp 2,25 juta, tunjangan jabatan Rp 3,26 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 9 juta, serta tunjangan perumahan Rp 15 juta.

“Untuk tunjangan komunikasi intensif, seluruhnya dapat jumlah yang sama, baik ketua, wakil ketua, dan anggota. Sedangkan tunjangan operasional hanya berlaku untuk ketua dan wakil ketua, sementara level anggota tidak dapat. Kalau tunjangan perumahan itu jabatan ketua memang tidak dapat karena sudah dapat rumah dinas,” ucap Mangara.

Akibat tak ada tunjangan perumahanan itu, dari segi jumlah memang jumlah rupiah yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD lebih besar daripada Ketua DPRD.

(ros/rmd)