KontraS Minta Jokowi-JK Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Jakarta - KontraS, Imparsial, Setara Institut dan beberapa lembaga pegiat HAM lain menggelar pertemuan dengan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK hari ini. Mereka meminta Jokowi-JK merampungkan masalah HAM berat di masa lalu.

"Memberikan masukan-masukan salah satunya terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di Rumah Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

"Terkait isu tersebut kita bicara orang-orang yang terlibat itu sepatutnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di Rumah Transisi maupun di pemerintahan Jokowi-JK," lanjutnya.

Selain isu pelanggaran HAM berat di masa lalu, mereka juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian kasus HAM yang selama ini tak kunjung selesai. Di antaranya sengketa Agraria dan Kasus Munir.

"Aceh dan Papua juga supaya mendapat perhatian. Agar didirikan pengadilan HAM di dua tempat tersebut," tutur Haris.

"Ke depan kami berharap agar lebih konkret. Tanggal 15 September akan menjadi deadline ke tahap berikutnya bagi tim jokowi-JK," tambahnya.

(rna/mpr)