“Tentunya transisi peralihan pemerintahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Jadi, ada beberapa hal yang dibicarakan oleh presiden dan presiden terpilih. Di antara hal yang krusial adalah menyikapi persoalan terkait APBN. Sekarang ini memang APBN di tahun 2014 ini kan ruang dan posturnya fleksibilitas kan kecil sekali ya. Apalagi Pak Jokowi di dalam kampanye-kampanye selalu menyampaikan program penyesuaian di dalam postur APBN yang baru,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Pramono yang juga Wakil Ketua DPR itu menambahkan persoalan lain yang akan dibahas adalah subsidi BBM. Menurutnya, dengan beban subsidi yang besar, persoalan BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari keseluruhan APBN. Disinggung kemungkinan pembicaraan peluang menaikan harga BBM di masa pemerintahan SBY saat ini, dia enggan berspekulasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dia menyinggung penyelenggaraan Pilpres 2014 juga akan dibicarakan dalam pertemuan SBY dengan Jokowi. Meski ada ketegangan, dia meyakini jika Pilpres tahun ini merupakan kali pertama peralihan kepemimpinan yang berlangsung damai.
“Walaupun ada ketegangannya ya. Dulu antara pak SBY dan Bu Mega damai juga ya. Tapi, ini kan dengan ketegangan seperti itu kita bisa melewati. Kita berharap bisa menjadi rol model demokrasi di dunia. Jadi, pertemuan antara dua pimpinan ini akan sangat penting bagi kelangsungan kebangsaan kita,” kata politikus asal Kediri, Jawa Timur tersebut.
Lantas, ditanya peluang pembicaraan masalah koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat, Pramono enggan berandai-andai. Namun, yang perlu ditegaskan menurutnya sejauh ini hubungan antara SBY dengan Jokowi berjalan baik. Dia mengatakan hubungan ini tidak perlu berada di pemerintahan karena bisa juga bekerjasama di parlemen.
“Ya saya tidak mau berandai-andai. Tapi, kalau dari komunikasi PDIP dengan Demokrat yaitu Pak JokowI dengan Pak SBY kan komunikasinya sangat baik, sehingga tidak ada hambatan. Saya melihat Demokrat menyampaikkan secara terbuka mereka akan menjadi penyeimbang. Tentunya itu akan kita hormati. Itu kan tidak harus di pemerintahan, bisa juga kerjasama itu dilakukan di parlemen. Tapi, apakah agenda itu menjadi bagian pertemuan, hanya Pak SBY dan Jokowi yang tahu,” ujarnya.
(hat/rmd)











































