.webp)
Hal tersebut terungkap dalam diskusi Global Media Forum (GMF) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (27/8/2014). Acara ini diselenggarakan oleh Kemenkominfo yang bekerjasama dengan Unesco.
Edetaen Ojo, Executive Director of Media Rights Agenda dari Nigeria yang hadir memaparkan, dalam konflik di Afrika, media mendapatkan hambatan besar untuk bisa masuk ke dalam lokasi konflik. Belum lagi banyaknya ancaman kepada jurnalis, menjadi risiko sendiri yang harus dihadapi.
"Di Nigeria, menjadi hal yang penuh tantangan untuk meliput pemberontakan di Nigeria sebelah utara. Kantor-kantor media cetak dibom," ujar Ojo.
Jurnalis juga dihadapkan kepada dilema mengenai bagaimana mereka bisa masuk ke dalam area perang. Ada opsi yang cukup aman, yakni ikut rombongan militer pemerintah. Namun pilihan ini bak memakan buah simalakama.
"Tantangannya adalah untuk menuju ke bagian kota tersebut (tempat terjadinya konflik), Anda harus bersama militer. Ketika Anda bersama militer, Anda tidak akan independen," kata Ojo.
Hal senada diungkapkan Kavi Chongkittavorn, editor di Nation Media Grup Thailand. Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Asia Tenggara ini mengkisahkan suasana di Thailand saat kudeta militer berlangsung baru-baru ini.
Mayoritas pemberitaan di Thailand, kata Kavi, sumber informasi hanya berasal dari satu pihak saja, yakni pihak pemerintah. Karena suatu kondisi tertentu, jurnalis di Thailand tidak dapat melakukan counter balance informasi yang berasal dari pemerintah tersebut.
"Kebanyakan wartawan Thailand tidak sepenuhnya akurat. Karena informasi yang mereka dapat hanya berasal dari satu pihak saja," kata Kavi.
Persoalan lain, kata Kavi, wartawan yang diterjunkan untuk meliput kudeta di Thailand, adalah wartawan yang biasa menempel pada pemerintah. "Secara otomatis, mereka akan merapat ke pihak yang lebih familiar dengan mereka," kata Kavi.
Terkait persoalan akses ke lokasi perang, juga dibahas oleh pembicara lainnya, Leon Willems, Direktur Free Press Unlimited sebuah lembaga yang fokus di bidang pemberdayaan media di negara-negara yang rawan konflik. Willems yang pernah bekerja selama tiga tahun di Sudan ini menyatakan, jurnalis asing cenderung mendapatkan resistensi yang lebih besar untuk bisa masuk ke dalam area konflik.
Namun Willems punya solusi. Jurnalis lokal setempat bisa diberdayakan lantaran mereka bisa memiliki akses lebih ke lokasi.
"Jaringan lokal adalah satu-satunya cara untuk dapat masuk lebih dalam ke dalam wilayah konflik," ujar Willems.
(fjp/mok)
