SBY Diminta Fasilitasi Pertemuan Pemimpin Papua dan Jokowi Bahas Otsus

Biak -

Suksesi kepemimpinan dari Presiden SBY kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan berlangsung tidak lama lagi. Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua berharap Presiden SBY menjadi fasiltator pertemuan antara para pemimpin Papua dengan Jokowi-JK.

"Kami berharap dalam kesempatan 1 bulan ini ada kesempatan Bapak SBY mengundang kami semua komponen, Gubernur Papua-Papua Barat, pimpinan MRP/DPRP, dan seluruh Bupati dan Walikota difasilitasi oleh Pak SBY untuk bertemu dengan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK. Untuk menyampaikan agenda-agenda prioritas, salah satunya adalah Otonomi Khusus Plus," ujar Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib saat berbincang dengan detikcom di Biak, Papua, Senin (25/8/2014).

Timotius mengatakan ide awal revisi tersebut adalah tidak adanya pembaharuan pada UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Oleh karena itu, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat Papua mengusulkan kepada Presiden SBY untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut.

"29 April 2013 kami bertemu di Istana Negara, kami menyampaikan aspirasi kepada Pak SBY dan itu direspon baik, kemudian beliau meminta merevisi UU Otsus, kami lakukan evaluasi. Hasilnya kemudian diberikan ke Gubernur, kemudian jadilah draft 1-13 dan kami serahkan kepada Presiden di Istana Bogor, 28 Januari 2014 oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat," tuturnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deerd Tabuni berpendapat senada dengan Timotius. Bahwa pertemuan antara pemimpin Papua dengan Jokowi-JK merupakan hal penting demi keberlangsungan pembangunan di Tanah Papua.

"Jadi sebelum Presiden SBY meletakan jabatan, kita DPRP, MRP, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat ketemu. Kita berharap dalam pertemuan terakhir nanti dengan Presiden, semua bisa sinkron, Presiden bisa mengarahkan ke Jokowi bahwa masalah Papua ini prioritas, tidak bisa dijadikan nomor dua," tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Deerd ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua yang telah memilihnya. Masyarakat Papua harus diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di tanah mereka sendiri.

"Ketika rakyat Papua diberikan kepercayaan mengelola sumberdaya dan kekayaan alam yang ada, maka dengan sendirinya Tanah Papua akan maju. Kalau masih terikat dengan aturan yang ada di Jakarta, pasti tidak akan maju," ungkapnya.

Para pemimpin Papua berharap membangun Papua dengan hati terus dilanjutkan oleh Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK.

(mpr/jor)