Deputi Tim Transisi bidang APBN Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam pertemuan malam itu, JK tidak membahas postur kabinet. Arah pemerintahan yang akan dijalankan lebih pada komitmen menjaga pemerintahan yang efektif.
"Arahnya lebih ke pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Berani mengambil inisiatif baru mendukung ekonomi kerakyatan," kata Hasto di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya ada kementerian menjalankan fungsi pendidikan dan kemiskinan padahal seharusnya kementerian itu tidak menjalankan hal tersebut," ujarnya.
Sehingga menurutnya, harus ada integrasi secara vertikal maupun horizontal antar kementerian. Untuk itulah Tim Transisi bekerja.
"Kalau terkait struktur kabinet dan jumlah menteri, sepenuhnya kewenangan Pak Jokowi," kata Hasto.
(kff/mok)











































